8 Kabupaten Belum Lapor Pupuk Subsidi 

BELUM LAPOR-Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko ketika menyampaikan keterangan kepada sejumlah wartawan, Senin (15/7). Inset Data Laporan Itjen Kemendagri per Juli 2024 sebanyak 269 Pemda belum laporkan penanganan pupuk bersubsidi. TABENGAN/LIDIA

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID Dalam upaya memastikan keberlanjutan dan keberhasilan sektor pertanian di Kalimantan Tengah (Kalteng), Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan pentingnya alokasi dan distribusi pupuk yang merata dan tepat sasaran.

Meskipun masalah pupuk di Kalteng belum menjadi perhatian nasional yang signifikan, Yuas mengingatkan distribusi pupuk perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Berdasarkan catatan Itjen Kemendagri per Juli 2024, sebanyak 269 pemerintah daerah (Pemda) belum melaporkan penanganan pupuk bersubsidi, salah satunya Provinsi Kalteng, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau dan Murung Raya.

“Kita mengharapkan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan distribusi pupuk yang masih kurang. Beberapa kabupaten dan kota yang belum melaporkan penanganan pupuk diharapkan segera melaporkannya agar data di tingkat provinsi dapat dikumpulkan dan diatasi dengan baik,” ujar Yuas kepada wartawan, di kantor Gubernur Kalteng, Senin (15/7).

Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Kalteng terus mendorong optimalisasi penyaluran pupuk melalui komunikasi yang efektif dan pelaporan yang tepat waktu antara berbagai pihak terkait. Pemprov bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan kebutuhan pupuk para petani di wilayah tersebut dapat terpenuhi dengan cepat.

Yuas menjelaskan, upaya optimalisasi ini melibatkan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Kita perlu memastikan komunikasi antara semua pihak berjalan dengan baik, sehingga tidak ada hambatan dalam distribusi pupuk. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait harus bekerja sama untuk mendukung petani dan memastikan kebutuhan pertanian dapat terpenuhi,” tandasnya.

Yuas mengatakan,  dalam penyaluran pupuk di Kalteng bukan hanya terletak pada jumlah alokasi, tetapi juga dalam pelaporan dan pemantauan distribusi.

Menurut Yuas, beberapa kabupaten dan kota belum melaporkan penanganan pupuk dengan baik, mengakibatkan data di tingkat provinsi tidak akurat.

“Pelaporan yang akurat sangat penting untuk akumulasi data yang benar, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani masalah ini,” jelasnya.

Ia berharap, dengan komunikasi yang lebih baik dan pelaporan yang tepat waktu, penyaluran pupuk dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu, pemerintah pusat diharapkan untuk segera merespons kebutuhan pupuk yang dilaporkan oleh daerah-daerah di Kalteng.

Dukungan bagi petani menjadi fokus utama dari upaya penyaluran pupuk ini. Dengan ketersediaan pupuk yang memadai, diharapkan produktivitas pertanian di Kalteng dapat meningkat.

“Petani adalah ujung tombak dari ketahanan pangan kita. Kita harus memastikan mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, termasuk ketersediaan pupuk yang cukup,” kata Yuas.

Pemprov Kalteng juga akan terus memantau dan mengawasi proses penyaluran pupuk ini.

“Kami akan memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Semua pihak harus bergerak cepat dan bekerja sama untuk mendukung petani dan memenuhi kebutuhan pertanian,” tutup Yuas. ldw