PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Mantan Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode Agustin Teras Narang (Terang) memberikan perhatian serius terhadap masalah kereta api. Kalteng satu-satunya provinsi di Kalimantan yang menggagas dibangunnya kereta api. Tidak saja untuk angkutan massal, tapi juga untuk angkutan barang.
Kunjungan kerja yang dilakukan jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Provinsi Banten, Senator Kalteng Agustin Teras Narang mengingatkan, kereta api mesti dikembangkan jaringannya secara masif di tanah air, dengan pengembangan teknologi dan aspek keselamatan yang mesti terus berlanjut. Dukungan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antar wilayah menjadi sangat penting.
Kunjungan kerja di Banten, kata Teras Narang, berdiskusi dengan pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan terkait perkeretaapian. Ini dalam rangka melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Teras Narang mengungkapkan, berbagai aspek pengembangan hingga aspek keselamatan, diperbincangkan dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan. Hal yang disoroti terkait pengembangan perkeretaapian dari sisi RTRW, yang mesti disokong oleh pemerintah daerah, yang wilayahnya dilalui. Belum lagi soal penyiapan sumber daya manusia dan berbagai aspek penting lainnya.
“Kunjungan ini, mengingatkan saya akan gagasan besar tentang jalur kereta api trans Kalimantan yang dulu saya perjuangkan. Meski belum berhasil, tapi gagasan itu masih hidup, dan justru makin relevan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kota Nusantara,” kata Bapak Pembagunan Kalteng ini, Rabu (4/9), di Palangka Raya.
Ketua Komisi III DPR RI Tahun 20004-2005 ini, perkeretaapian di Kalimantan, suka tidak suka, akhirnya mesti dibangun dan kembangkan. Hasil kekayaan alam Kalimantan, jangan sampai tidak berdampak pada pengembangan infrastruktur transportasi publik masa depan. Sementara pembangunan jalur kereta api di wilayah lain, yang dibangun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetap mesti disokong pula semua pihak.
Teras Narang mengingatkan, pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan mesti segera berkoordinasi, terutama menyiapkan RTRW pendukung jaringan perkeretaapian di Kalimantan. Agar pada saatnya dibutuhkan, semua telah dikerjakan dengan baik dan berkelanjutan.
“Provinsi Kalteng telah memiliki perangkat-perangkat tersebut sejak tahun 2008, namun tidak berlanjut. Sekarang tinggal menunggu good will dari pemimpin provinsi Kalteng yang akan datang,” tutup Presiden MADN Pertama ini. ded
