JAKARTA/TABENGAN.CO.ID- Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang (Terang) mengatakan, MPR RI sebagai representasi rakyat, perlu menjadikan politik sebagai sarana pembangunan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial. Maka lembaga ini hendaknya makin mengoptimalkan perannya sebagai ruang musyawarah isu-isu kerakyatan, sekaligus melahirkan terobosan ketatanegaraan.
“Ini refleksi saya usai mengikuti Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI, Rabu (25/9), di Jakarta,” kata Teras Narang.
Diungkapkannya, isu kerakyatan hari ini jelas masih berkutat soal kemiskinan, tata kelola sumber daya alam berkeadilan, marginalisasi masyarakat adat, hingga ketimpangan pembangunan di daerah. Di antara isu ini, perkembangan ruang digital yang disertai disrupsi sosial perlu dioptimalkan peluangnya serta diantisipasi ancamannya.
Menurutnya, ini merupakan tantangan MPR RI dalam mendorong pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar pikir dan kebijakan untuk mengatasi semua masalah rakyat yang ada. Mendorong Pancasila lebih hidup dalam kebijakan ketimbang sebagai orasi maupun narasi di atas kertas semata.
“Sebagai anggota DPD RI dalam ruang MPR RI, saya menaruh harapan juga, agar MPR RI ke depan menaruh atensi dalam mengawal kepentingan pemerataan pembangunan daerah. Salah satunya dengan mengevaluasi dan mengkaji ulang desain ketatanegaraan yang efektif, efisien, dan terutama berdampak pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional yang memberi dampak kesejahteraan masyarakat di daerah. Ketatanegaraan yang menaruh dukungan pada otonomi daerah yang luas dan berdampak besar bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Untuk semua ini, lanjut Teras, maka MPR RI diharapkan dapat menyorongkan terobosan gagasan kebangsaan dan arah bersama sebagai haluan negara ke depannya. Termasuk bagaimana DPD RI dapat memainkan peran vital sebagai representasi kepentingan daerah di parlemen.
“Sudah saatnya, MPR RI, terutama pimpinan MPR RI utusan DPD RI, bekerja nyata dengan peran dan peranannya. Melakukan akselerasi pembangunan bangsa lewat desain ketatanegaraan yang efektif dan efisien serta progresif menuju kemajuan. Mendorong pula pokok-pokok pikiran haluan negara yang progresif memajukan sektor pendidikan nasional, memajukan pembangunan sumber daya manusia. Sebab hanya sumber daya manusia yang unggul,paham kebutuhan daerah,dan berintegritas, yang kelak dapat mengatasi masalah-masalah daerah dan bangsa ini,” pungkas mantan Gubernur Kalteng 2 Periode ini. ist
