*Wujudkan Layanan Inovatif bagi Pemda
BANJARMASIN/TABENGAN.CO.ID – PT Bank Kalteng bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama. Kegiatan itu dilangsungkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (27/9).
Dalam rilis yang diterima Tabengan, Minggu (29/9), MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) yang dilaksanakan untuk penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Co-Branding Tapcash. Penandatanganan kerja sama dilangsungkan di gedung serba guna BNI Kanwil 09, Banjarmasin.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Plt Direktur Utama PT Bank Kalteng Maslipansyah, Komisaris Independen PT Bank Kalteng Fitriyadi, serta RCEO BNI Wilayah 09 Andy Yusdiman. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi manajemen keuangan pemerintah daerah melalui layanan perbankan yang modern dan efisien.
Kerja sama untuk inovasi dan efisiensi keuangan pemerintah daerah dalam MoU yang ditandatangani itu meliputi, penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang bertujuan untuk menyediakan alat pembayaran nontunai bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan belanja daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PT Bank Kalteng untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, penerbitan co-branding tapcash, produk kartu elektronik berbasis uang elektronik, ini diharapkan dapat memudahkan transaksi sehari-hari seluruh nasabah Bank Kalteng, sekaligus mendorong masyarakat menuju ekosistem transaksi nontunai.
Komitmen Bersama untuk Pelayanan Terbaik
Plt Direktur Utama PT Bank Kalteng Maslipansyah menyatakan, kolaborasi dengan BNI merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah.
“Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang inovatif, aman dan efisien bagi pemerintah daerah di Kalteng,” kata Maslipansyah.
Sementara itu, Andy Yusdiman menegaskan, BNI siap memberikan dukungan penuh dalam implementasi produk dan layanan yang dihadirkan melalui kerja sama ini.
“BNI memiliki pengalaman dan teknologi yang mendukung penerapan produk-produk keuangan digital bagi pemerintah daerah. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata Andy.
Implementasi Sesuai Regulasi
Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. ist
