PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Senin (18/11/2024).
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan bahwa Tahun 2025 merupakan pintu gerbang yang mengawali langkah-langkah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan, sasaran maupun target-target indikator utama pembangunan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang secara imperatif telah diturunkan dan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota Tahun Tahun 2025-2045.
Ditambahkannya, saat ini sedang dilakukan proses integrasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program Presiden Terpilih, 8 MISI ASTA CITA yang menjadi program kerja prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029. “Begitu pula dengan daerah, tugas kita selanjutnya adalah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan diitegrasikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan pada bulan Januari 2025,” katanya.
”Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu, perlu diperkuat dengan transformasi di berbagai bidang pembangunan. Transformasi Indonesia adalah transformasi menyeluruh yang meliputi: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Transformasi ekonomi dilakukan melalui penerapan Ekonomi Hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim sebagai tulang punggungnya,” imbuh Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menyampaikan bahwa kesadaran terhadap kelestarian alam dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan telah melahirkan gagasan tentang “ekonomi hijau”. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, namun sekaligus rentan terhadap krisis ekologi.
“Kita telah mengadopsi model pembangunan ekonomi yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan (growth) tetapi juga keberlangsungan lingkungan hidup (sustainability) dan kesejahteraan masyarakat (prosperity), sehingga salah satu pilar dalam Visi Indonesia 2045 adalah pembangunan berkelanjutan yang mengandung makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan,” ungkap Leonard.
Lebih lanjut disampaikan Leonard, arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi pengembangan transportasi ramah lingkungan; penerapan ekonomi sirkular; pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau, serta penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.
Di akhir sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa peran untuk pelestarian alam menjadikan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis pula dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan serta komitmen pembangunan rendah karbon dan berprinsip hijau. Kalimantan Tengah akan berperan besar sebagai salah satu penyokong utama dalam upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission Tahun 2060 untuk mangatasi isu perubahan iklim.
“Pelestarian lingkungan hendaknya tidak dilihat sebagai penghambat upaya pembangunan melainkan perlu dimaknai sebagai peluang “hijau”. Kalimantan Tengah dapat turut andil dalam skema perdagangan karbon maupun berbagai green funding lainnya untuk dapat menjaga kelestarian alamnya sekaligus memacu perekonomiannya. Dengan kata lain, peran Kalimantan Tengah ke depan dalam pembangunan Kalimantan akan menjadi strategis sebagai safe guard pembangunan,” pungkas Leonard.
Hadir dalam Konreg PDRB tersebut Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas/Badan/Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama Yoyo, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yohanna Endang, Kepala Bappeda Barito Selatan Jaya Wardhana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Kepala Dinas/Badan/ Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.mmc-kt
