Teras: Penanggung Jawab MBG Harus Memperhatikan dengan Serius agar Program Tidak Mengorbankan Siswa
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang kembali menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini pelaksanaannya diuji coba di sejumlah sekolah di Kota Palangka Raya.
“Kemarin saya membaca dari pemberitaan adanya keluhan dari sejumlah siswa untuk menu yang dianggap tidak segar. Pertama, saya apresiasi akhirnya program ini dilaksanakan, sehingga kita bisa mengenali dan memahaminya lebih dekat,” kata Teras Narang, Sabtu (18/1).
Kedua, lanjut Teras, adanya keluhan pada awal program yang belum pernah dilaksanakan, adalah sebuah kewajaran karena dengan begitu, kita sungguh akan memberi perhatian.
“Ketiga, saya harap penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah sungguh memperhatikan dan dengan serius melanjutkan pelaksanaan program ini dengan lebih baik,” ujar mantan Gubernur Kalteng dua periode tersebut.
Menurut dia, program MBG yang baik ini mesti dijalankan dengan proses baik dan benar, oleh mereka yang memahaminya dengan baik dan benar pula. Agar tidak sampai program ini justru mengorbankan siswa dengan adanya efek keracunan dari salah olah makanan, seperti terjadi di Sidoarjo, baru-baru ini.
Teras mengingatkan, guru-guru di sekolah pun diharapkan memperhatikan kelayakan asupan makanan bergizi gratis yang disajikan oleh pihak penanggung jawab dari pemerintah. Pengawasan ketat mesti dilakukan, perbaikan berkelanjutan dan kualitas makanan mesti dilakukan dengan baik.
“Sebaliknya orang tua siswa pun diharapkan membantu memberi edukasi tentang makanan layak pada siswa dari rumah. Kita kawal, perbaiki dan sempurnakan program ini dengan semangat Huma Betang, semangat kebersamaan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ujar Teras.
Libatkan PKK
Setelah melihat perkembangan program MBG, Teras menilai perlu pelibatan pihak-pihak terkait seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi yang terstruktur, memiliki sistem dan bisa bergerak masif, diharapkan membuat keberadaan PKK akan sangat membantu suksesnya program ini secara nasional.
Dengan pelibatan PKK, kata Teras, termasuk dalam pengawasan, akan ada keuntungan birokrasi yang bisa diperoleh. Hal ini karena PKK dipimpin oleh ibu atau istri dari Menteri Dalam Negeri dan demikian pula di tingkat daerah, organisasi ini dipimpin ibu-ibu yang merupakan istri dari kepala atau wakil kepala daerah. Begitu hingga ke tingkat desa.
Dijelaskannya, dengan pengalaman organisasi dan program mereka yang nyata hingga tingkat desa, pelibatan PKK akan membantu agar kualitas dari program MBG bisa terjaga. Termasuk untuk kebersihan dan juga aspek lainnya.
Ini karena di PKK, para anggota yang merupakan kaum ibu yang terdidik lewat kegiatan organisasinya. Terlebih mereka memiliki 10 program kerja yang terkait langsung dengan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia di keluarga Indonesia.
“Dalam pengalaman saya saat memimpin Kalimantan Tengah, ada banyak program terbantu oleh PKK yang jaringannya luas hingga ke tingkat desa. Melibatkan organisasi ini dengan jaringan serta sumber daya di dalamnya, mestinya bisa membuat program MBG ini menjadi lebih efektif dan efisien, serta membantu guna mempermudah pengawasannya dan penyalurannya,” beber Teras. ist
