PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengatakan, Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2), secara resmi meluncurkan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau dikenal sebagai BPI Danantara.
Sebuah model pendanaan dan pengelolaan kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund, yang melakukan konsolidasi keuangan yang dihasilkan pemerintah untuk diinvestasikan kembali.
Dijelaskan, BPI Danantara, seperti dikutip dari pemberitaan, akan mengonsolidasi dan menaungi setidaknya tujuh BUMN jumbo. Di antaranya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
Secara keseluruhan, konsolidasi itu diperkirakan guna mengelola aset sebesar US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.678 triliun (asumsi kurs Rp16.310).
Menurut Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, BPI Danantara akan menjadi salah satu SWF terbesar di dunia. Konsolidasi aset yang sedemikian besar, arahnya akan dipakai untuk membangun korporasi besar yang menjalin kemitraan dengan pelaku investasi lainnya dalam mendukung berbagai proyek infrastruktur di dalam negeri.
“Dengan konsolidasi ini, diharapkan ada kekuatan finansial besar dari BUMN untuk bisa mendapatkan kepercayaan lebih secara aset dalam hal pendanaan, hingga akses mitra kerja yang nantinya diharapkan berdampak pada lahirnya banyak pembiayaan pembangunan. Dalam target yang lebih besar, lewat BPI Danantara yang akan menggerakkan proyek infrastruktur dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa tercapai,” kata Teras, dalam rilisnya, Senin (24/2).
Teras juga mengatakan, sebagai sebuah gagasan besar dan inovasi dalam pengelolaan investasi serta pembangunan negara, BPI Danantara tentu diharapkan bisa menghasilkan percepatan pembangunan pada sektor yang dipandang berdampak tinggi.
Termasuk berdampak pada kemajuan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian kerakyatan dan sektor sektor lainnya di daerah.
Pemerintah menyebut arah investasi BPI Danantara ini akan difokuskan pada energi terbarukan, pengembangan manufaktur maju termasuk hilirisasi, peningkatan produksi dan ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur digital.
“Semua ini tentu saja akan terealisasi di daerah serta memacu giat pembangunan daerah. Meski demikian, dasar hukum serta desain pengelolaan atas dana sebesar ini masih jadi perhatian. Terlebih bahwa BPI Danantara ini langsung berada di bawah Presiden, bukan Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Dikatakan, pengawasannya yang cukup berbeda dan audit yang mesti melalui izin DPR RI pun menimbulkan kerisauan tersendiri. Sesuatu yang wajar mengingat publik masih belum lepas ingatannya dari model pengelolaan dana publik yang banyak tersangkut korupsi model ASABRI hingga Jiwasraya dan lainnya.
“Sebagai anggota DPD RI yang berkewajiban ikut memperjuangkan masa depan Indonesia dari daerah, saya menaruh catatan agar seluruh elemen bangsa mengawal perjalanan dan seluruh agenda investasi BPI Danantara agar berjalan baik, benar, dan membawa keuntungan bagi negara,” tegasnya.
Kemudian, memastikan pengelolaannya, minimal mengadopsi standar pengelolaan yang dikelola para profesional dan seminimal mungkin jauh dari tarikan kepentingan politik sesaat dan golongan.
Sebab dengan konsolidasi aset yang sedemikian besar, juga mengandung risiko yang sangat besar. Sebagaimana BPI Danantara diharapkan membawa keuntungan sistemik positif bagi perekonomian, maka begitu pula ada risiko sistemik pula yang mesti dijaga.
Bersama mari mengawal BPI Danantara, untuk kemajuan Indonesia dari berbagai pelosok daerah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? ist
