PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah Kota Palangka Raya akan memfokuskan pembangunan infrastruktur. Bahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 113 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung kepada Tabengan mengatakan, sejalan dengan program prioritas pembangunan pemerintah daerah tentunya lembaga DPRD akan selalu mendukung. Namun pihaknya meminta kepada SOPD terkait dalam hal pembangunan dan peningkatan infrastruktur agar bisa maksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan.
“Kita sangat mengharapkan pemerintah melalui Dinas PUPR untuk bisa memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan, sehingga tujuan utama pemerintah untuk peningkatan infrastruktur akan benar-benar tercapai,” ujar Nenie saat dibincangi, Selasa (18/12).
Legislator dari Partai PDI Perjuangan ini juga mengakui, hampir semua infrastruktur yang ada di Kota Palangka Raya perlu peningkatan dan perbaikan, baik itu di pinggiran maupun tengah kota. Ia menjelaskan, mayoritas hasil reses anggota DPRD di masyarakat pun usulan peningkatan infrastruktur selalu menjadi yang utama.
“Kita tidak bisa memetakan wilayah mana yang perlu penanganan cepat, karena saya melihat hampir disemua kelurahan dan kecamatan membutuhkan peningkatan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Hemat kami, maksimalkan anggaran yang ada,” tukasnya.
Bahkan, lanjutnya, anggaran peningkatan infrastruktur tidak hanya berada di Dinas PUPR namun juga berada di Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperkim). Dimana tupoksinya adalah menangani peningkatan infrastruktur diwilayah komplek permukiman.
Dirinya juga tidak lupa meminta kepada masyarakat untuk bersabar apabila jalan diwilayahnya belum terjalam perbaikan, sebab pemerintah tidak langsung memperbaikinya sekaligus. Diperlukan tahapan dan proses secara teknis sesuai dengan prioritas utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Kita tau kebutuhan akan infrastruktur adalah hal yang utama. Apalagi di daerah pinggiran yang perekonomiannya bergantung pada hasil pertanian dan sektor swasta lainnya, perlu pembangunan untuk mempermudah akses masyarakat. Tapi kita juga harus memahami bahwa perbaikan perlu proses,” pungkasnya. rgb
