PALANGKA RAYA/tabengan.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD kalteng HM Asera mengharapkan, pemprov melalui SOPD serta pemerintah daerah bisa memberikan imbauan agar PBS yang beroperasi wajib memiliki industri hilir. Pasalnya selama ini seiring berkembangnya investasi, Kalteng juga belum memiliki industri semacam itu hingga saat ini.
“Padahal dengan dibangunnya industri hilir, daerah dapat berkembang dengan baik yang juga mencakup sejumlah lini penting,” ucapnya kepada Tabengan, ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Beberapa dampak positif yang terjadi tidak hanya soal perkembangan kemajuan daerah saja, namun lapangan pekerjaan juga jadi masalah.
Apabila hal itu diwujudkan maka akan banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja, untuk mengoperasionalkan industrinya.
Kondisi ini jelas mengarah pada rekrutmen bagi masyarakat lokal, yang diharapkan bekerja pada sektor tersebut. Namun prinsip dari investasi dimana mengutamakan Sumber Daya Masyarakat (SDM) lokal, harus diprioritaskan.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Persatuan Pembangunan (KBPP) itu menambahkan, ketika itu dilaksanakan, maka angka pengangguran di daerah akan berkurang. “Kita juga bisa lihat potensi alam kita yang melimpah, dan bermanfaat bagi industri hilir seperti sawit, karet, dan lainnya,” ucap mantan penegak hukum tersebut.
Ia mencontohkan seperti pembuatan sabun dari CPO sawit, atau ban dari getah karet. Untuk itu keinginan yang juga menyangkut kesejahteraan masyarakat itu, mesti mendapat perhatian. Pasalnya selama ini Kalteng hanya menjadi pengirim bahan mentah, yang diolah di luar kalimantan.
Bisa dikatakan, ucap dia, SDA-nya dikeruk, namun terindikasi orang luar yang menikmati. Sementara dikhawatirkan masyarakat hanya menjadi penonton. Maka untuk itu diharapkan agar seluruh komponen pada pemerintahan, bisa mempertegas hal tersebut dalam bentuk aturan ataupun himbauan secara langsung bagi PBS. drn
