PALANGKA RAYA/tabengan.com – Berkurangnya pendapatan daerah pada struktur rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2019 menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD Kalimantan Tengah. Berkurangnya pendapatan daerah ini diharapkan dapat menjadi perhatian satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk meningkatkan kinerja.
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ergan Tunjung, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap RAPBD-P 2019 pada rapat Paripurna, di gedung dewan, beberapa waktu lalu.
“Dengan berkurangnya pendapatan ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan peningkatan kinerja dari jajaran SOPD yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah agar ke depan dapat terus ditingkatkan,” kata Ergan.
Pentingnya peningkatan kinerja seluruh SOPD yang terkait dengan penggalian sektor pendapatan ini kata Ergan agar dengan sisa waktu yang ada percepatan target realisasi penerimaan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019 dapat tercapai.
“Dan bila memungkinkan realisasi penerimaan daerah bisa melampaui targer yang telah ditetapkan, sebagimana yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya,” harap Anggota Komisi B DPRD Kalteng ini.
Dikatakan, dari struktur perubahan APBD yang diajukan, jika pada APBD murni realisasi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,45 triliun lebih dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp5,61 triliun lebih.
Sementara sektor pendapatan mengalami penurunan Rp221,15 miliar lebih atau 4,29 persen dari target pada APBD murni Rp5,14 triliun lebih.
Sedangkan belanja tidak langsung (BTL) mengalami penambahan Rp217,47 miliar lebih menjadi Rp2,88 triliun lebih atau naik Rp2,66 miliar lebih atau bertambah 8,16 persen. Sementara belanja langsung (BL) berkurang Rp53,766 miliar lebih atau 1,93 persen dari Rp79 triliun lebih menjadi sebesar Rp2,73 triliun lebih. “Kami mengharapkan bagi SOPD yang memperoleh tambahan alokasi anggaran, agar pelaksanaan pengeluaran belanja dapat benar-benar dialokasikan pada pos-pos pengeluaran yang betul-betul mempunyai prioritas yang tinggi dan riil dan memang betul-betul memerlukan penambahan alokasi anggaran,” tegasnya. sgh
