JAKARTA/tabengan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim),” ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Jokowi mengatakan Provinsi Kaltim dipilih karena 5 alasan mendasar. Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Kedua, lokasinya yang strategis yakni berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, Balikpapan dan Samarinda.
Keempat, memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.
“Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa,” katanya.
Menurut Jokowi, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Pulau Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.
“Dan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global,” katanya.
Pengumuman ini dilakukan Jokowi usai menerima 2 kajian, soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak 2 kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat, 23 Agustus 2019.
Pengumuman ini juga disampaikan secara langsung melalui live streaming di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden. Video itu berjudul Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat Sidang Bersama DPD-DPR, Senin (16/8).
“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujar Jokowi saat itu.
Jokowi mengatakan, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan.
Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. d-com/b-com/k-com
