PALANGKA RAYA/tabengan.com – Adanya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di daerah khususnya pedesaan, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Andina Theresia Narang menuturkan bisa dikatakan ujian dengan konsep itu, dinilai memiliki implementasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah sendiri juga menindaklanjuti berbagai kebutuhan, terkait kelancaran pelaksanaan tersebut.
Kendati secara fasilitas sudah sangat baik, namun ketidakmaksimalan sinyal serta fasilitas utama masih menjadi kendala di lapangan. Seperti beberapa sekolah, yang terletak di kawasan non sinyal dan jauh dari perkotaan. Maka untuk menyiasati persoalan itu pemerintah setempat, memusatkan UNBK di beberapa sekolah yang memiliki jaringan telekomunikasi.
Dirinya mencontohkan seperti di Kecamatan Katingan Kuala, dimana akibat minimnya fasilitas terpaksa siswanya mengikuti ujian ke kecamatan tetangga yaitu Mendawai. Lalu ada juga di Tumbang Baraoi Katingan, yang mau tidak mau melaksanakan ujian di wilayah Tumbang Kaman. Lalu ada juga dua SMA di Kecamatan Bukit Raya yang harus bergabung di Tumbang Sanamang, untuk mendapatkan fasilitas serta sinyal yang lebih baik.
Maka untuk itu dirinya berharap kedepan pemerintah mesti meningkatkan akses, untuk perkembangan teknologi di wilayah pelosok. Tentunya meningkatkan sarana prasarana dalam memaksimalkan ujian dengan konsep komputerisasi.
Selain itu perlu juga adanya peningkatan teknologi terkait referensi pelajaran bagi pelajar di pedesaan. Selama ini persoalan utama yang menjadi kendala adalah kurangnya buku-buku pelajaran.
Dirinya menyebut konsep pengadaan perpustakaan digital di pedesaan, mampu menunjang referensinl serta informasi bagi anak didik, dimana tidak lagi dengan konsep manual. “Di tingkat nasional saja perpustakaannya sudah menggunakan sistem tersebut. Jadi tidak ada lagi alasan-alasan, semacam keterlambatan kedatangan buku-buku atau lainnya,” kata Andina, saat dibincangi di gedung dewan, belum lama ini.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas (Gumas) tersebut juga mengakui problema keterlambatan pengiriman buku di pedesaan, jadi masalah bagi sekolah setempat. Terkadang, ucapnya, kondisi itu terjadi ketika ada moment penting seperti ulangan semester, ujian dan lainnya.
“Saya kerap menerima keluhan itu ketika berkunjung ke daerah. Ada siswa yang mengeluhkan buku paket yang terlambat datang, sementara materi yang ada bisa ditemukan di internet ataupun perpustakaan digital,” ujar politisi dari PDI Perjuangan tersebut. Maka untuk itu dirinya berharap agar persoalan semacam itu kedepan bisa direalisasikan, dengan harapan masyarakat pedesaan sendiri mesti mengenal teknologi, agar tidak ketinggalan. drn
