PALANGKA RAYA/tabengan.com – Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, pada Sabtu (6/6), di Aula Eka Hapakat, lantai III Kantor Gubernur Kalteng, mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual, yaitu melalui video conference, untuk membahas tentang food estate.
Rapat virtual tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Kepala Staf Kepresidenan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Rakor tersebut merupakan rapat lanjutan terkait food estate pada Senin (1/6) yang lalu dan pembahasannya difokuskan pada roadmap dan multiyears penganggaran.
Fahrizal Fitri, dalam laporannya menyampaikan bahwa target produksi beras di Kalteng yakni 1,5 juta ton per tahun. Karena itu, ia menyambut baik program pemerintahan pusat yang menjadikan Kalteng menjadi salah satu program ketahanan pangan nasional. Sementara salah satu daerah di Kalteng yang ditetapkan sebagai program ketahanan pangan Nasional oleh Pemerintah Pusat tersebut yaitu Kabupaten Pulang Pisau.
Fahrizal Fitri juga berharap, dengan adanya dukungan dari Pemprov, program tersebut dapat berjalan dengan lancar. “Kita akan memberikan dukungan fasilitasi antara pusat, provinsi dan kabupaten yang menjadikan lokus kegiatan”, ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng H Sugianto menyambut baik rencana tersebut dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, ia juga kembali menegaskan kesiapan Provinsi Kalteng untuk menjaga investasi dan siap bekerja bersama dengan Pemerintah Pusat.
Ia juga berharap program tersebut nantinya dapat memberikan sejumlah dampak positif, khususnya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Selaku Gubernur, kami menerima (program tersebut), namun yang paling penting adalah prinsip keadilan. Bagaimana nantinya program tersebut sesuai dengan adat budaya kami Huma Betang, sebab Kalteng terdiri dari bermacam suku. Program tersebut harus menyatukan yang ada,“ ujar Sugianto. dkw
