PALANGKA RAYA/tabengan.com – Ketua Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing menyayangkan pemotongan anggaran DPRD Provinsi secara sepihak oleh Gubernur Kalteng. Seharusnya pemotongan dilakukan melalui pembahasan antarkedua belah pihak, jangan memotong tanpa kejelasan.
Duwel ketika dibincangi Tabengan di ruang kerjanya, Kamis (18/6), menyebut, kondisi di Kantor DPRD Provinsi saat ini saja sudah memprihatinkan. Pihak dewan tidak memiliki anggaran untuk membayar hal-hal yang sifatnya mendasar sekalipun.
“Kami itu kan anggarannya dipotong sendiri oleh Gubernur kita tanpa melalui pembahasan. Bahkan pemberitahuan pun tidak ada, sehingga kondisi kami di sini sekarang ini koran saja kami tidak ada, WiFi banyak yang tidak berfungsi karena memang kami tidak ada dana untuk membayarnya. Ini aneh sekali menurut saya, jika hal-hal mendasar saja dipotong, maka apa jadinya pemerintahan ini?” ujar Duwel.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan Kalteng itu menyayangkan tindakan yang diambil secara sepihak oleh seorang kepala daerah. Pasalnya, DPRD bukanlah bawahan dari Gubernur, akan tetapi mitra kerja.
“Kalau memotong SOPD tanpa pembahasan seperti kami ini ya boleh saja, karena memang mereka anak buahnya Gubernur. Tapi dewan ini kan tidak, kami ini mitra kerja yang memiliki hak anggaran. Yang tidak sehat menurut saya itu, kenapa anggaran kami dipotong tidak melalui pembahasan maupun pembicaraan sebagai mitra? Berarti kami di dewan ini dianggap anak buah gubernur?” timpal Duwel.
Duwel menegaskan, sebagai mitra kerja, hendaknya perihal ini dibicarakan terlebih dahulu. Jika terhadap SOPD, seorang gubernur bisa melaksanakan SKB ataupun Perppu untuk pemotongan anggaran, tapi jika terhadap dewan, sebaiknya dengan melakukan pembahasan tentang apa saja yang dapat dipotong.
“Memang, melihat situasi sekarang ini, membolehkan untuk melakukan pemotongan anggaran. Tapi yang jadi masalah sekarang, ini kan uang rakyat yang kita bicarakan. Bukan uang pribadi, bukan milik SOPD. Wakil rakyat harus tahu paling tidak globalnya untuk apa, berapa untuk penanganan kesehatan, berapa untuk penjaminan sosial, berapa untuk menjaga stabilitas ekonomi. Itu semua kan sekarang tidak jelas, kami di dewan ini pun tidak tahu. Karena rincian resminya tidak diberitahukan kepada kami,” pungkas Duwel. bob
