JAKARTA/tabengan.com – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di tengah pandemi ke Surabaya, Kamis (25/6/2020), mengingatkan dengan tegas bahwa Indonesia berada pada kondisi krisis kesehatan dan ekonomi. Pernyataan yang berulangkali ditekankan Presiden menyangkut kesamaan persepsi dan perasaan memandang krisis kesehatan dan ekonomi merupakan sebuah pernyataan yang patut dicermati semua pihak.
Menanggapi pernyataan Presiden, Teras Narang selaku Ketua Komite I DPD RI pun menyampaikan apresiasi dan dukungannya. Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan soal keseimbangan penanganan antara krisis kesehatan dan ekonomi, mestinya menyadarkan semua pihak untuk segera bersatu menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang mengikuti.
“Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi di Surabaya, Jawa Timur. Bahwa kita sekarang harus punya perasaan yang sama, yaitu kita sedang dalam krisis kesehatan dan ekonomi,” ujar Teras.
Teras pun mengajak semua pihak agar ajakan Presiden itu dilihat sebagai sebuah seruan kewaspadaan sekaligus kerja sama. Terutama dalam kerjasama dan konsentrasi dalam mencegah serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang mendorong kita pada krisis ekonomi.
Teras pun menyebut bahwa membesarnya biaya penanganan Covid-19 belakangan perlu dilihat sebagai besarnya tantangan perekonomian ke depan. Sebagaimana diketahui, dana penanganan Covid-19 yang sebelumnya berjumlah Rp405,1 triliun terus mengalami perubahan dalam beberapa waktu belakangan. Sempat meningkat menjadi Rp642,17 triliun dan bergerak lagi menjadi Rp695,2 triliun, seiring dengan adanya kebutuhan untuk menopang imbas pandemi pada korporasi dan daerah.
“Ini juga indikasi, bahwa dampak Covid-19 ini sungguh serius. Sehingga perlu seluruh pihak, melakukan gotong royong mengatasi pandemi sekaligus efisiensi nasional untuk mencegah negara ini masuk jurang krisis ekonomi,” tandas pria yang pernah menjadi Gubernur Kateng periode 2005-2015 ini.
Ia pun mengajak semua pihak untuk memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi, serta menahan berbagai kepentingan politik. Persatuan dan gerakan efisiensi nasional perlu dilakukan lewat refocusing dan realokasi anggaran yang lebih ketat demi memberi ruang lebih pada pemerintah untuk mengatasi situasi berat ini.
Selanjutnya, Teras pun mendorong seluruh pihak untuk menempatkan keselamatan rakyat dan negara dengan menunda berbagai program yang berpotensi menambah belanja negara. Termasuk salah satunya menunda Pilkada 2020 hingga kuartal pertama tahun mendatang, agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justeru kontraproduktif dengan kepentingan mengatasi pandemi sekaligus krisis ekonomi.
“Mari kita bersatu dan bersepakat, dari pusat sampai ke desa desa. Sekata dengan Bapak Presiden RI ini. Mari kita sepakati tunda Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yg akan datang. Setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun 2021 yang akan datang,” dorongnya.
Sikap ini menurut Teras, merupakan sikap Komite I DPD RI yang mendahulukan kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, Komite I DPD RI, secara konsisten menolak Pilkada Serentak yang digelar dalam situasi pandemi, Desember mendatang.
Penyelenggaraan Pilkada di 9 Provinsi dan 261 Kabupaten Kota, yang melibatkan lebih kurang 105 juta pemilih disebut perlu dikritisi secara obyektif dan konstruktif. Terlebih agenda ini akan membutuhkan perhatian sungguh pada sisi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Termasuk resiko bagi penyelenggara, peserta Pilkada dan simpatisannya, terlebih lagi masyarakat luas sebagai pemilih.
Ditambahkan oleh Teras, bahwa pernyataan Presiden di Surabaya, menyiratkan betapa manajemen krisis kita belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga di tengah peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa hari belakangan, termasuk besarnya kasus di Jawa Timur, menurutnya akan butuh waktu lama bagi semua pihak untuk bisa seiring sejalan mengatasi pandemi.
“Maka baiklah perhatian dan sikap Presiden Jokowi di Surabaya ini, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengutamakan keselamatan rakyat lewat fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekonomi. Termasuk dengan meninjau kembali agenda Pilkada di akhir tahun. Agar analogi gas dan rem dari Presiden benar-benar berjalan. Jangan sampai ada beberapa gas dan rem dalam kepentingan bersama ini tidak sinkron,tidak terkoordinasi dengan baik. Berbahaya.” ujar Teras. ist/adn
