SAMPIT – Hingga saat ini tunjangan daerah para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), belum dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Jika ditotal, pembayaran tunjangan baru dilaksanakan dari Januari hingga April, sementara untuk Mei hingga Agustus 2020 kemungkinan pembayaran tunjangan belum dapat dilaksanakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Halikinnor mengakui tersendatnya pembayaran tunjangan daerah untuk para ASN tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab.
“Setiap bulannya kita harus menyediakan anggaran sekitar Rp15 miliar, maka jika dikalikan 4 bulan, maka Rp60 miliar anggaran tunjangan yang belum terbayarkan,” ujarnya Kamis (20/8).
Diungkapkan Halikin, gambaran kondisi anggaran keuangan daerah saat ini tidak hanya terbatas, namun juga sangat kurang. Selama masa pandemi terjadi rasionalisasi anggaran hingga 50 persen. Hampir seluruhnya pengerjaan proyek fisik tersendat tak dapat dilakukan. Padahal Kotim sempat menjalani masa pemerintahan yang normal hingga triwulan pertama.
Kemudian selama masa pandemi Covid-19, APBD Kotim yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang drastis. Dari perencanaan target Rp270 miliar, kemungkinan nantinya realisasi hanya mencapai Rp75 miliar-Rp10 miliar. Belum lagi dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang dipotong serta dana alokasi khusus yang ditarik.
“PAD kita besar bersumber dari retribusi hotel, perhotelan, rumah makan dan lainnya. Selama pandemi beberapa usaha tutup dan kita juga tidak mungkin memaksanakan masyarakat untuk membayar retribusi di masa pandemi seperti ini,” jelasnya.
Ditambah lagi, lanjutnya, Kotim di tahun ini menggelar pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Kegiatan tersebut menyedot anggaran mencapai Rp60 miliar-Rp70 miliar. Untuk itu ia meminta seluruh ASN dapat memahami hal tersebut.
Namun demikian dirinya memastikan bahwa tunjangan para ASN akan tetap dibayarkan dengan sistem rapel. Ia berharap pada 2021 mendatang keuangan daerah dapat segera membaik, meskipun belum bisa terjadi secara keseluruhan.
“Saya meminta ASN dapat memaklumi hal ini karena memang kondisi ini bukan disengaja. Saat ini kita memprioritaskan yang mana hal untuk kepentingan pelayanan publik jangan sampai terhenti,” pungkasnya. c-may
