PULANG PISAU/TABENGAN.COM – Wakil Bupati (Wabup) Pulang Pisau Pudjirustaty Narang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2021, seminar online (Webinar) secara Virtual, bertempat di Mess Pemda Pulang Pisau, Kamis 27 Mei 2021.
Turut hadir mendampingi Wabup, yakni Inspektur Sapri Junjung, Kadiskominfostandi Moh. Insyafi, Kadisbudpar Pulpis Bakhzar Efendi, Kabag Protokol Setda Pulpis Faridawati dan sejumlah pejabat setempat.
Rapat dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia (RI) H. Joko Widodo, sekaligus membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021. Rakornas ini menggambil Tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”.
Dikatakan Taty, ada tiga hal utama yang tekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
Pertama, kepala negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
Pasalnya, hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.
Kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.
Lebih lanjut, poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran. c-mye
