SAMPIT/TABENGAN.COM-DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong agar regulasi galian C yang saat ini dikelola oleh pemerintah pusat kembali dikelola oleh pemerintah daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kotim H Hairis Salamad mengatakan hingga saat ini ia melihat banyak sekali perizinan yang regulasinya dicabut di pemerintahan daerah. Dan saat ini dikelola oleh pemerintah pusat. Salah satu contoh yaitu terkait regulasi pengurusan galian C.
“Seharusnya regulasi untuk galian C dapat dikembalikan ke pemerintah daerah sehingga hal ini tidak membatasi kewenangan instansi yang ada di daerah untuk mengelola hal tersebut secara maksimal,” ujarnya saat menghadiri rapat mitra kerja komisi I dengan mitra kerja, DPMPTSP Kotim dan Bapenda Kotim di ruang rapat paripurna DPRD Kotim Selasa (5/4/2022
).
Dilanjutkan politisi asal PAN ini, dengan ditariknya beberapa kewenangan untuk pengurusan beberapa regulasi tersebut, membuat sejumlah masyarakat menjadi melakukan aksi kucing-kucingan di lapangan untuk dapat tetap bekerja. Berdasarkan pantauan nya masih banyak pelaku usaha galian C yang tetap melakukan pekerjaan secara sembunyi-sembunyi.
“Jadi selama ini siapa yang berani membackup maka mereka tetap akan bekerja lapangan dan dari pekerjaan mereka itu semua daerah sama sekali tidak mendapatkan pemasukan apapun karena kita tidak bisa menarik retribusi,” tuturnya.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Kotim Imam Subekti menjelaskan jika untuk regulasi galian C sudah menjadi kewenangan pusat. Pemerintah Daerah tidak lagi bisa mengurusi regulasi tersebut termasuk juga untuk kelompok tambang. Sehingga menurutnya Pemerintah Daerah hanya dapat mengikuti saja regulasi yang ada dari pemerintah pusat.
“Regulasi yang dari pemerintah pusat hanya bisa kita maksimalkan di daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat,” tuturnya. c-may
