Pilkada 2024 Diperkirakan Telan Anggaran Rp109 Miliar Lebih

TABENGAN/MAYA SELVIANI ANGGARAN PILKADA - Rapat Komisi I DPRD Kotim membahas persiapan pemilu serentak 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim, kemarin.

SAMPIT-TABENGAN.COM-Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024 diperkirakan akan menelan anggaran Rp109 miliar lebih.
Untuk mempersiapkan hal tersebut, DPRD Kotim melalui Komisi I DPRD Kotim menggelar rapat dengan sejumlah stakeholder, membahas tentang persiapan penyelenggaran pemilu serentak di tahun 2024 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kotim, Senin (18/4/202).
Dalam paparannya, Ketua Komisi pemilihan umum KPU Kotim Siti Fathonah Purnaningsih mengatakan, bahwa pada persiapan Pilkada tahun 2024, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp57 miliar. Anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran saat Pilkada pada tahun 2020 lalu sebesar Rp35 miliar.
“Sehingga ada selisih sebesar Rp21 miliar, dibandingkan dengan 2020. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran untuk honor adhoc karena kami menyesuaikan Permenkeu terakhir,” jelas Siti.
Selain itu lanjut Siti karena kondisi masih pandemi Covid-19 pihaknya juga meanggarkan persiapan untuk penerapan protokol kesehatan (prokes).
Sementara itu Asisten I Setda Kotim Diana Setiawan menambahkan jika total anggaran yang diperkirakan diperlukan untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 sebesar Rp109 miliar lebih. Dengan rincian Polres Kotim sebesar Rp9 miliar lebih, Subdenpom Rp360 juta, Satpol PP sebesar Rp5 miliar lebih, Bawaslu sebesar Rp25 miliar lebih, KPU Kotim Rp57 miliar lebih.
Namun jumlah tersebut menurutnya, belum termasuk beberapa instansi yang belum melaporkan kebutuhannya seperti Kodim 1015 Sampit dan juga Kesbangpol Kotim.
“Karena ini belum lengkap jadi laporan ini belum bisa saya laporkan kepada tim anggaran, untuk itu kita masih menunggu instansi yang belum menyerahkan laporan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun yang memimpin rapat saat itu mengatakan bahwa semua harus siap dan mulai dapat melakukan koordinasi terkait persiapan. Termasuk juga menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pilkada nanti. Untuk itu ia meminta bagi instansi yang belum menyerahkan laporannya dapat segera merampungkan rincian kebutuhan agar dapat cepat di bahas kembali.
“Tahapan pemilu dimulai tahun ini kita ikuti aturan PKPU, Bawaslu dan Kapolri , TNI kita ikuti semua perkembangan baik secara umum maupun secara anggaran nantinya,” ujarnya. c-may