SAMPIT/TABENGAN-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hairis Salamad meminta agar pemerintah setempat bisa mengawasi semua koperasi yang bermitra dengan perkebunan besar swasta (PBS). Pasalnya, ia menilai tidak jarang keberadaan koperasi plasma ini justru menuai konflik baik sesama anggota dan juga PBS. Selain itu pengawasan yang dilakukan dari pemerintah daerah juga bertujuan untuk memastikan koperasi yang diajukan itu tidak fiktif keberadaannya.
“Koperasi plasma harus dibina dan diawasi, karena ini rawan dimanfaatkan sekelompok orang dan mengatasnamakan warga disekitar kebun itu untuk memperkaya dirinya sendiri,” ujarnya, Minggu (22/5/2022).
Ia juga menyarankan jika perlu pemerintah daerah mengaudit administrasi koperasi dan manajemen, dari situ pemerintah akan tahu mana saja badan koperasi yang sah dan harus di dukung dan koperasi ilegal atau anggotanya fiktif.
“Harus juga di perhatikan koperasi plasma ini anggotanya harus warga sekitar, jangan warga dari luar semua sedangkan warga sekitar tidak mendapat apa-apa,”tegasnya. Dirinya juga mendesak agar pemerintah mengaudit koperasi plasma yang disinyalir dimanfaatkan oknum tertentu sehingga anggota yang jadi korbannya. Hairis mengaku banyak mendapat aduan masyarakat terkait permasalahan tersebut, untuk itu ia meminta koperasi plasma diawasi dan dibenahi apabila ada sistem yang menyalahi aturan. c-may
DPRD Minta Koperasi Plasma Diawasi
