Rapat Akbar DAD Kobar-Bulan Juni Akan Lakukan Validasi Dan Verifikasi Lahan
PANGKALAN BUN/TABENGAN.CO.ID – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, kembali menggelar rapat akbar, dalam rapat kerja tersebut dihadiri Camat, Kades, Damang, Kepala Adat, Ormat Adat dan pimpinan perusahaan kelapa. Sawit se Kobar, Rabu (22/5)
Dan rapat itu di hadiri juga, Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman, Kepala Dinas Pertanian Kobar Kris Budi Hastuti, Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalteng (melalui zoom meeting), serta mewakili Kapolres Kobar, Dandim 1014 Pangkalan Bun serta Kejaksaan Negeri Kobar.
Ketua Umum DAD Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan, rapat akbar ini dalam rangka memfasilitasi realisasi plasma dan KUP (Kelompok Usaha Produktif), dimana berdasarkan hasil kesepakatan bersama, maka pihak perusahaan wajib memenuhi tuntutan plasma sebesar 20 persen atau pun membentuk KUP, hal itu juga di ketahui oleh Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam rapat tersebut, menghasilkan kesepakatan tak I Mendorong pihak perusahaan untuk merealisasikan plasma 20 persen sesuai Permentan No 98 tahun 2013, akan tetapi terkendala ketersediaan lahan, status kawasan, kendala waktu perijinan di terbitkan tahun 2003. Sehingga ada kesepakatan dengan membentuk KUP
“Target kerja kami adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang di Fasilitasi Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bulan Juni minggu pertama melakukan Validasi dan verifikasi lahan di desa desa yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit, “Ujar Ahmadi Riansyah.
Lanjutnya, pada minggu kedua di bulan Juni, Validasi dan verifikasi mengenai usaha apa yang akan di lakukan oleh masyarakat desa, tentunya melibatkan pihak desa dan camat. Yang kemudian akan di terbitkan SK oleh Bupati untuk kelompok yang masuk dalam program KUP.
“Pihak perusahaan wajib merealisasikan Program KUP ini, dimana KUP kesetaraan dengan plasma 20 persen, DAD sendiri di sini memfasilitasi, sehingga dalam rapat kerja ini kami melibatkan langsung pemangku pengambil keputusan, agar masyarakat yang selama ini menuntut kewajiban dari pihak perusahaan, bisa mendengar langsung keputusan rapat kerja akbar ini, “Ujar Ahmadi Riansyah. (yulia)