PALANGKA RAYA/tabengan.com – Warga Bukit Sungkai, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui instansi terkait agar bisa segera merealisasikan bantuan bibit sapi. Pasalnya, akibat belum turunnya bantuan bibit sapi Brahma yang telah diprogramkan sejak 2016 tersebut.
Hal itu merupakan salah satu keluhan warga Bukit Sungkai kepada Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara, Arisavanah, saat melaksanakan reses ke desa tersebut, pekan kemarin.
Arisavanah mengungkapkan, 2016 lalu di Desa Bukit Sungkai ada program pengadaan sapi Brahma. Dimana ketika sosialisasi tentang program tersebut dari Pemprov Kalteng, masyarakat diminta untuk membuat kandang dengan kebun rumputnya. Kemudian, didatangkan juga alat pencacah rumput, bahkan kebun rumput untuk persiapan program tersebut, sekarang sudah menjadi hutan.
“Yang menjadi masalah itu, untuk membuat kandang sapi ini, dimana ada 3 kelompok masyarakat secara swadaya, mereka meminjam ke BRI, dimana satu kelompok rata-sara 20 orang. “Mereka kredit di BRI, dimana kisarannya ada yang Rp60 juta, bahkan ada yang sampai Rp70 juta. Yang menjadi masalah sekarang sapinya belum datang, anggotanya tidak mau lagi mencicil, akhirnya menjadi beban Ketua Kolompoknya,” kata Arisavanah saat dibincangi wartawan di Gedung Dewan, Selasa (24/3).
Sebab itu, dia meminta kepada Dinas Peternakan Provinsi Kalteng agar segera menuntaskan program tersebut. Karena awalnya yang mensosialisasikan program tersebut dari Pemprov, serta didukung dengan mendatangkan alat pencacah rumput. “Programnya ini 2016, namun sampai sekarang sapinya tidak datang-datang. Katanya, kemarin 2017 itu ada moratorium, masyarakatkan mana tahu masalah moratorium, yang jadi masalah sekarang ini adalah beban utang mereka ke Bank, ini yang paling krusial,” terang Arisavanah, yang juga Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalteng ini.
Pihaknya berharap, agar program tersebut bisa direalisasikan pada 2018 ini, dimana bisa dimasukan pada pembahasan APBD Perubahan mendatang. “Sampai sekarang ini menjadi beban masyarakat untuk mencicil utangnya, Rp200-300 ribu lah sebulan. Cuma yang menjadi beban tadi, ada salah satu kelompok yang anggotanya tidak mau mencicil lagi, karena mereka menanyakan sapinya mana, akhirnya menjadi beban Ketua Kelompoknya,” tambah Anggota Komisi B DPRD Kalteng ini.
Selama ini, ungkapnya, program seperti itu yang dilaksanakan tidak pernah gagal, karena sebelumnya juga pernah dilaksanakan program sapi sawah dan sudah berhasil. Karena itu, mereka ingin menirukan keberhasilan kelompok tani yang sebelumnya sudah terlaksana.
“Masyarakat tetap meminta agar sapinya tetap bisa didatangkan, karena sudah alat pencacah rumput dan sebagainya. Sekarang mereka tidak lagi perlu Brahma, jenisnya apa yang penting sapi didatangkan,” pungkasnya. sgh
