Komisi A DPRD Kunjungi BKPSDM dan Kesbangpol 

KUNJUNGAN-Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya, dipimpin Ketua Komisi A Subandi, melakukan kunjungan ke mitra kerjanya, salah satunya ke kantor BKPSDM Palangka Raya, Selasa (25/6). FOTO TABENGAN/RADA ANGGRAENI

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Palangka Raya, seluruh komisi DPRD setempat melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengunjungi beberapa dinas.

Dalam hal ini, Komisi A DPRD Palangka Raya mengunjungi 2 dinas di lingkup Pemerintahan Kota Palangka Raya, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palangka Raya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Palangka Raya, Selasa (25/6).

Hasil kunjungan ke BKPSDM, Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya sekaligus ketua rombongan Subandi  menjelaskan bahwa pihaknya  mendapat informasi bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui BKPSDM menerima sebanyak 153 formasi, pada CPNS dan PPPK pada tahun 2024.

“Di antaranya terdapat 20 kuota untuk PPPK guru dan 81 kuota untuk PPPK non-guru. Selain itu, 20 kuota dialokasikan untuk PNS tenaga kesehatan, sementara 32 kuota lainnya untuk PNS di luar tenaga kesehatan,” sebut Subandi.

Mengenai penjadwalan dan teknis informasi lebih lanjut, sambungnya, saat ini BKPSDM Palangka Raya masih menunggu juknis resmi dari Kementerian PANRB perihal penerimaan CPNS dan PPPK. Termasuk tanggal pasti pembukaan CPNS dan PPPK tersebut.

Dalam hal ini, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya tersebut meminta kepada Pemerintah Palangka Raya untuk memprioritaskan para pekerja kontrak di lingkup Pemerintah Palangka Raya yang telah mengabdi cukup lama.

“Karena itu, dengan kebijakan penerimaan PPPK ini, kami berharap demikian. Mengingat jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemko cukup banyak, yaitu ada sekitar 1.500 lebih,” ujarnya.

Sementara, dari BKPSDM Palangka Raya kunjungan ini diterima langsung Sekretaris BPSDM Palangka Raya Salmadi.

Ia menjelaskan untuk tahapan pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2024, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Diharapkan dalam waktu dekat sudah mendapat kepastian.rba