PULANG PISAU/TABENGAN.CO.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) melaksanakan sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, kegiatan itu dilangsungkan di aula Banama Tingang, kantor Bupati, Rabu (24/7).
Ketua Bawaslu Pulpis Zahrotul Mufidah mengatakan, melalui kegiatan tersebut pihaknya mengharapkan kepada para peserta maupun masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, dan harus mengetahui visi-misi pemimpin daerah, serta ikut aktif menjadi pengawas partisipatif, dan mengikuti mengawasi jalannya proses pilkada.
“Yang kita tekankan melalui kegiatan ini, mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif, jadi masyarakat kami ajak untuk aktif serta atau ikut serta dalam melakukan pengawasan, dan mengawasi proses tahapan pilkada ini dari awal hingga akhir nanti,” kata Zahrotul.
Ditempat terpisah, Abdul Mukti, pemateri dari Universitas Palangka Raya (UPR) mengatakan, melalui kegiatan tersebut dapat membangun kesadaran baik dari Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lainya, karena menurutnya membangun pemilu yang terintegrasi dan kredibel itu sangat penting agar menghasilkan pemimpin yang berkomitmen untuk kepentingan masyarakat.
“Jika pemilu itu diselenggarakan tidak dengan baik, dan tidak sesuai aturan yang berlaku, dan dengan kata lain banyak pelanggaran, atau terjadinya money politik, maka itu tidak akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkomitmen untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia mengharapkan pada pilkada tahun ini penyelenggaraan pemilu menjadi lebih berkualitas, dan lebih bersih dari pelanggaran-pelanggaran.
Sementara Ketua PWI Pulpis Juandi, melalui pemateri PWI Pulpis Suratman mengatakan, pihaknya lebih menyampaikan bagaimana peran media untuk mengawal pesta demokrasi 2024. “Melalui kegiatan hari ini kita menyambut baik, dan apa lagi tadi cukup banyak interaksi dari peserta yang menyampaikan terkait politik uang. Dan kita menyampaikan politik uang itu ada, dan tidak terlihat, kata kunci suksesnya pemilu itu dari masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat memahami bagaimana politik uang itu harus kita cegah,” bebernya.
Untuk itu, jika masyarakat menginginkan pemilu itu lancar dan sukses, maka mulai dari masyarakat dan pemilih itu sendiri menolak politik uang. “Lebih penting lagi, pelaku politik di Pulpis, khususnya Kalimantan Tengah (Kalteng) itu harus hadir, dan jangan hanya hadirnya setiap lima tahun sekali, tetapi bagaimana mereka setiap tahun dapat turun memberikan pendidikan politik ke masyarakat, jadi masyarakat itu mendapatkan pendidikan politik dari politikus-politikus itu sendiri, yang harapannya lambat laun 10 sampai 20 tahun kedepan politik uang akan berkurang,” pungkasnya. c-mye