PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berkomitmen, untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kalteng.
Dalam upaya tersebut, Pemprov Kalteng telah merampungkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Provinsi di wilayah barat, yang dikenal dengan Rumah Sakit Hanau. Langkah ini, diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di daerah.
Pembangunan RS Hanau, program yang digagas Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Harapan ataupun tujuan utama dari keberadaan RS Hanau, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk berobat. Juga, sebagai bentuk pemerataan pelayanan kesehatan di Kalteng.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyampaikan, Pemprov Kalteng berencana untuk membangun Rumah Sakit Tipe A di kawasan Tangkiling, tepatnya di KM 26. Pembangunan ini dipandang sebagai langkah strategis, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Kalteng pada fasilitas kesehatan di luar provinsi.
“Pembangunan RS Provinsi ini, salah satu langkah besar yang kami ambil, untuk memastikan bahwa masyarakat Kalteng, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas, tanpa harus melakukan perjalanan jauh,” harap H Sugianto baru-baru ini di Palangka Raya.
“Harapannya, dengan adanya RS Tipe A di Tangkiling, masyarakat Kalteng tidak perlu lagi berobat ke luar provinsi. Ini adalah bagian dari upaya kami, untuk meningkatkan fasilitas kesehatan lokal, dan mengurangi beban pasien yang harus bepergian jauh untuk mendapatkan perawatan medis,” jelas Sugianto.
RS Tipe A yang direncanakan di Tangkiling, lanjut H Sugianto, menjadi pusat rujukan bagi seluruh wilayah di Kalteng, sekaligus menjadi fasilitas kesehatan dengan layanan dan teknologi modern, yang mampu menangani kasus-kasus medis kompleks.
H Sugianto menekankan, pentingnya inklusivitas dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kalteng. Seluruh bupati di Kalteng, untuk memprioritaskan masyarakat kurang mampu, agar mendapatkan akses kesehatan yang layak, tanpa adanya diskriminasi ekonomi.
“Kami tidak ingin, ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan hanya karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh bupati, memprioritaskan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, dan memastikan bahwa mereka tidak ditolak ketika berobat,” pungkasnya.lidia