*Waspada Black Campaign dan Money Politics
PALANGKA RAYA/SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng).
Momen Pilkada Kalteng tahun ini dinilai memiliki euforia yang kurang dibanding gelaran Pilkada di edisi-edisi sebelumnya. Hal itu disebabkan beberapa faktor, di mana kepedulian masyarakat terhadap berlangsungnya Pilkada dianggap menurun.
Pengamat Politik Kalteng sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) Ricky Zulfauzan menilai, antusias masyarakat menghadapi Pilkada tahun ini agak menurun.
Ia menilai, hal itu terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena pemilihan umum (Pemilu) legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) digelar di tahun yang sama dengan Pilkada.
“Februari lalu kita melaksanakan Pilpres dan Pileg yang eksposure-nya perhatian yang sangat besar, sehingga Pilkada terasa kurang greget,” ujar Ricky kepada Tabengan, Rabu (16/10).
Faktor kedua, sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang belum cukup maksimal dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada.
“Selain itu, faktor terkait dengan timeline waktu atau rangkaian pelaksanaan Pilkada yang tergolong singkat,” jelasnya.
Anggota Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng itu juga menyebut, fenomena masyarakat yang terjerat dengan konten black campaign atau kampanye gelap dan money politics atau politik uang di saat Pilkada, khususnya di Kota Palangka Raya ia menilai tidak terlalu berpengaruh.
Pasalnya, masyarakat Palangka Raya cenderung masuk dalam kategori pemilih kritis dan pemilih rasional, karena akses masyarakat yang lebih luas terhadap informasi, sehingga lebih bisa menyaring berbagai hal-hal seperti black campaign dan money politics.
“Namun informasi yang banyak juga bisa berimplikasi negatif, jika hoaks dan kabar bohong lebih mendominasi. Sehingga ini menjadi PR bersama dalam mengatasi hal semacam itu,” urainya.
Alumnus Magister Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu berpandangan, masyarakat Palangka Raya kecenderungan untuk terprovokasi black campaign kemungkinannya kecil.
“Hal yang lebih banyak dicerna masyarakat melalui kanal informasi non mainstream cenderung pada negative campaign, dan hal ini harus dihindari,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait money politics, Alumnus Doktoral Universitas Airlangga Surabaya itu menyebut, tidak semua wilayah di Palangka Raya yang dapat dilakukan money politics.
“Palangka Raya ini cenderung berisiko tinggi untuk berupaya membeli suara masyarakat. Karena pemilihnya yang cenderung rasional dan kritis,” pungkasnya.
Paslon Cari Aman
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengikuti tahapan debat kandidat, Senin (14/10) malam. Dalam debat itu seluruh paslon telah menyampaikan visi dan misinya.
“Kalau dilihat dari sesi pertama penyampaian visi-misi, masih ada paslon yang tidak memanfaatkannya waktu dengan baik, jadi tidak bisa memaparkan dengan baik,” kata Siti Fatonah Purnaningsih, pengamat politik Kotim, Rabu (16/10).
Begitu juga di segmen kedua, baik dari paslon nomor urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya, nomor urut 2 H Nadalsyah Koyem-H Supian Hadi, nomor urut 3 H Agustiar Sabran-H Edy Pratowo serta nomor urut 4 H Abdul Razak-H Sri Suwanto dinilai tidak memberikan tanggapan terkait jawaban paslon lainnya.
“Di segmen kedua pun diminta para paslon untuk menanggapi jawaban paslon, tapi rata rata malah memberikan jawaban masing-masing, jadi lebih terkesan masih mencari aman,” ungkapnya.
Namun dari penjabaran yang disampaikan, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim tersebut menilai, paslon yang memiliki program khusus untuk daerah di Kalteng hanya dari pasangan nomor urut 3 Agustiar-Edy.
“Saya hanya mendengar dari paslon nomor 3 yang sudah ada planing untuk membagi setiap bagian, baik timur, tengah dan barat. Ini bagus ya planingnya, setidaknya sudah ada fokus setiap bagian daerah pengembangan potensi tertentu,” urainya.
Pada debat tersebut, calon Gubernur Kalteng nomor urut 3 Agustiar Sabran telah memprogramkan pembangunan di setiap daerah di Kalteng, wilayah Barat meliputi, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Seruyan, Lamandau dan Sukamara, dimana fokus pembangunannya lebih kepada pembangunan pariwisata, hilirisasi sawit, pangan dan bauksit.
Wilayah tengah akan lebih meningkatkan food estate dengan melakukan pembangunan infrastruktur seperti di Kabupaten Seruyan. Sedangkan untuk wilayah utara akan meningkat sumber daya alam yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.
“Jadi ada prioritas setiap bagian daerah. Ketika sudah ada fokus khusus prioritas di setiap bagian maka akan tertata pembangunan di daerah-daerah tersebut,” tuturnya.
Dikatakan, para paslon juga harus bisa menarik simpati pemilih seperti di wilayah barat khususnya Kotim. Karena diketahui, Kotim salah satu daerah yang menjadi lumbung suara.
Paslon harus mampu memahami dan mengetahui yang diperlukan daerah saat ini. Pasalnya, banyak sekali hal yang perlu diperbaiki dan kembangkan khsususnya di Kotim, Kobar, Seruyan, Lamandau dan Sukmara, salah satunya infrastruktur jalan.
“Karena ini berpengaruh terhadap kembang tumbuhnya suatu wilayah baik dari segi ekonomi, pendidikan, tenaga kerja dan pariwisata,” tukasnya.
Dari pariwisata dan infrastruktur jalan yang memadai memudahkan investor, wisatawan dan juga pastinya memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan juga mengembangkan UMKM. Sehingga ini juga akan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah.
Kemudian, pendidikan pasti juga berpengaruh karena infrastruktur jalan yang bagus memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
“Begitu juga akan berdampak pada kesehatan, akan tetapi jangan juga lengah akan tata kota khususnya drainase, karena di Kalteng ini rawan sekali banjir, kita tahu masalahnya tapi tidak ada pemecahan sampai saat ini. Satu hal lagi terkait bantuan Pemprov Kalteng ke daerah sebesar Rp150 miliar, seharusnya dilihat dari luasan wilayah dan jumlah penduduk itu sangat berpengaruh. Karena dengan jumlah bantuan setiap daerah itu membuat pembangunannya pun bisa merata,” tutupnya. rmp/ist
