PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Andina Thresia Narang tidak menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat Bumi Tambun Bungai, yang memilihnya sebagai perwakilan masyarakat Kalteng di Senayan.
Setelah dilantik beberapa waktu lalu, Anggota Fraksi Partai NasDem itu langsung tancap gas, dengan meminta pemerintah pusat memperhatikan pembangunan di Kalteng.
Dalam rapat perdana Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beserta jajarannya, Selasa (5/11), membahas rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang mengapresiasi program kerja prioritas Kemenkomdigi yang strategis.
Meski demikian, Andina secara terbuka menyampaikan tugas utama Kemenkomdigi yang harus membuka akses telekomunikasi dan digital di seluruh Indonesia termasuk Kalteng, yang merupakan daerah pemilihannya.
Menurut Andina, masyarakat Indonesia harus mendapatkan haknya untuk bisa mengunakan teknologi telekomunikasi di mana pun dengan baik. Misalnya saja Kalteng, dengan luas wilayah 153.564,5 km2 dengan populasi 2,75 juta orang, memiliki 13 kabupaten dan satu kota.
“Banyak permasalahan terkait konektivitas dan jalur komunikasi yang akhirnya terhambat, bahkan menurut data Dinas Kominfo Kalteng ada 316 blankspot atau sinyal lemah yang tersebar di seluruh kabupaten, dikarenakan BTS yang sudah tidak berfungsi secara maksimal,” kata Andina, di hadapan Menkominfo dan jajarannya di DPR.
Mantan Anggota DPRD Kalteng dua periode itu menceritakan pengalamannya yang kesulitan mencari sinyal ketika harus bertemu masyarakat.
Bahkan, ia juga menyampaikan langsung kepada Menteri Komdigi untuk meminta solusi yang solutif dan kebijakan terhadap permasalahan di Bumi Tambun Bungai, mengingat salah satu program prioritas 100 hari kerja Kemenkomdigi adalah pemerataan akses jaringan internet.
“Saya juga mengundang agar Ibu Menteri bisa datang dan melihat langsung ke Kalteng, karena ketidakmerataan akses komunikasi ini menjadi permasalahan yang penting bagi masyarakat kami. Karena provinsi kami juga sebagai penyangga IKN, maka sangat perlu pemerataaan akses internet dan meminta kebijakan Kemenkomdigi terkait hal tersebut untuk masyarakat Kalteng,” harap mantan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Kalteng itu. ist/sgh
