PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung pada November hingga Desember 2024, serta bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Ahmad Toyib menyampaikan, beberapa langkah antisipasi yang harus diambil, untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada di seluruh wilayah Kalteng.
Hal ini disampaikannya saat menggelar Rapat Kesiapsiagaan, menghadapi puncak musim hujan tahun 2024/2025, dan Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 di wilayah Kalteng secara daring melalui zoom meeting, Jumat (1/11). Rapat ini diikuti oleh BPBD Kabupaten dan Kota se-Kalteng, instansi terkait, dan perwakilan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dan Kalimantan III.
“Berdasarkan paparan yang disampaikan dari BMKG, puncak musim hujan tahun 2024/2025 di wilayah Kalteng, diprediksi di bulan November dan sebagian bulan Desember 2024,” jelas Toyib.
Mengingat pentingnya agenda Pilkada serentak yang melibatkan seluruh masyarakat Kalteng, persiapan ekstra diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana, yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem.
Toyib menekankan, pentingnya kesiapan semua pihak, khususnya BPBD Kabupaten dan Kota, untuk berjaga dan melakukan pemantauan selama 24 jam, menghadapi berbagai ancaman yang mungkin terjadi.
“Saya mengimbau agar seluruh BPBD Kabupaten dan Kota se-Kalteng tetap, melaksanakan piket 7 hari 24 jam, untuk melakukan pemantauan peringatan dini, potensi ancaman, kejadian bencana, dan memberikan respon cepat, terhadap setiap kejadian bencana di masing-masing wilayah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Selain itu, Toyib juga menegaskan, perlunya penyusunan peta rawan bencana di setiap titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada, serta rencana kontijensi untuk penanganan banjir pada hari pemungutan suara.
“Kami minta setiap daerah, untuk menyiapkan dan menyosialisasikan peta rawan bencana di setiap titik TPS Pilkada, serta menyusun rencana kontijensi penanganan banjir pada saat Pilkada 27 November 2024,” tambahnya.
BPBPK juga mendorong peningkatan koordinasi, dan komunikasi antar instansi terkait, termasuk TNI dan Polri, dalam memberikan informasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.
“Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk penanganan segera, dan lakukan upaya-upaya penanganan pada daerah yang berpotensi banjir, dan mengalami bencana,” tegas Toyib.
Lebih lanjut, Toyib menjelaskan, bahwa TPS yang terkena dampak banjir akan segera dipindahkan ke lokasi yang aman. BPBPK Kalteng siap untuk memberikan dukungan kepada BPBD di tingkat kabupaten/kota jika diperlukan.
“Apabila terjadi banjir dadakan, segera pindahkan TPS ke titik lokasi aman yang tidak terjadi banjir, dan dipersilakan untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana,” katanya. ldw
