Saat membuka rakor inflasi Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, bahwa pada kesempatan tersebut dilaksanakan 2 (dua) Rakor yaitu Rakor kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana terutama hidro-meteorologi karena cuaca, dan terkait agenda besar Pilkada serentak untuk pertama kalinya di Indonesia, “pemilihan 37 Gubernur kecuali DIY, serta 415 Kabupaten dan 93 Kota kecuali 1 Kabupaten dan 5 Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta”, ucapnya.
Dikatakannya, bahwa pada minggu lalu ia telah mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Bulog dan disributor-distributor pangan di daerah agar tetap waspada, “karena biasanya akan ada fenomena-fenomena yang terjadi, apabila ada pemilihan seperti ini yaitu akan ada aksi borong sembako”, kata Mendagri.
Kemudian setelah Pilkada dilanjutkan lagi dengan natal dan tahun baru, dimana liburnya cukup panjang dan masyarakat ikut berlibur, sehingga terjadinya kelangkaan, “maka dari itu stok harus siap digelontorkan ke pasaran”, imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, bahwa tahun 2024 mulai November – Desember diprediksi La Nina Lemah yang bersamaan dengan masuknya musim hujan, “maka kewaspadaan terhadap potensi bencana hidro-meteorologi basah perlu dilakukan seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), longsor, angin kencang disertai kilat/petir”, jelasnya.
Kemudian, terdapat 67 wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan tahunan kategori tinggi yaitu lebih dari 2500mm/tahun pada tahun 2025, terutama di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, pulau Jawa bagian barat dan tengah, sebagian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Selatan, sebagian Maluku, serta sebagian besar Papua Barat dan Papua.
Berikutnya diungkapkannya pula, sebanyak 15% wilayah di Indonesia diprediksi mengalami sifat hujan di atas normal, meliputi wilayah Sumatera Barat bagian selatan, Kalimatan Timur bagian timur, Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, dan Papua tengah, “sedangkan 1% wilayah Indonesia dengan sifat hujan di bawah normal, berada di wilayah NTT bagian timur dan Papua Barat bagian timur”, ungkap Kepala BMKG.
Sementara itu Kepala BPS RI Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar memaparkan, berdasarkan historisnya selama 4 (empat) tahun terakhir 2020 – 2023, pada bulan November selalu terjadi inflasi, dan inflasi November biasanya lebih tinggi dibandingkan inflasi Oktober, “dan komoditas yang sering menyumbang inflasi bulan November adalah telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, tarif angkutan udara dan emas perhiasan”, papar Plt Kepala BPS RI.
Tercatat bahwa, Indeks Perkembangan Harga (IPH) M2 November 2024 berdasarkan SP2KP pencatatan s.d 16 November 2024, secara nasional jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak, “dan komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di seluruh wilayah tersebut didominasi oleh daging ayam ras dan bawang merah”, ungkapnya.
Menurutnya, perkembangan harga bawang merah s.d. M2 November 2024 naik sebesar 15,07% dibandingkan Oktober 2024 dan jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah pada M2 November 2024 bertambah dibandingkan minggu sebelumnya.
Berikutnya harga ayam ras s.d. M2 November 2024 naik sebesar 1,68% dibanding Oktober 2024, harga bawang putih naik sebesar 1,42%, dan harga minyak goreng naik sebesar 0,75% dibanding Oktober 2024, “sedangkan harga beras s.d M2 November 2024 turun sebesar 0,22% dibanding Oktober 2024”, pungkasnya.
Selanjutnya, mengakhir rakor tersebut Plt Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir menyatakan, seluruh daerah untuk bersiap-siap melakukan antisipasi terhadap curah hujan yang naik dan akibat naiknya curah hujan tersebut, “musibah-musibah yang sudah biasa terjadi dapat dijadikan pengalaman, dan jauh lebih baik jika kita mengantisipasinya”, ujar Plt Sekjen Kemendargi.
Berikutnya, berkaitan dengan harga pangan menjelang Pilkada, natal dan tahun baru, serta bertkaitan dengan curah hujan yang tinggi, stok-stok dan semua persiapan harus dihitung ulang untuk menghadapi hal-hal tersebut, “jangan sampai terjadi kenaikan harga yang tinggi seperti tahun-tahun yang lalu”, tandasnya.
Usai mengikuti rakor secara virtual Sahli Yuas Elko menyebutkan, patut disyukuri bahwa inflasi Kalteng relatif aman dan terkendali, namun dari beberapa paparan tersebut maka PD teknis seperti Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta peran dari Bulog, perlu dicermati ketersediaan stok terutama barang-barang kebutuhan pokok, “mudah-mudahan stok itu cukup”, sebutnya.
“Kemudian gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, diharapkan itu terus berlanjut, terutama menjelang hari besar natal dan tahun baru”, tutup Yuas.
Tampak hadir pada Rakor tersebut, mewakili Forkopimda Prov. Kalteng, mewakili instansi vertikal, dan mewakili sejumlah Kepala PD Prov. Kalteng terkait. mmc-kt
