Deklarasi Kamtibmas, DAD Barut Kecam Penyebar Berita Hoax

BARITO UTARA/tabengan.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara mendeklarasikan anti terhadap politisasi tempat ibadah, anti hoax dan mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) damai di Kalimantan Tengah.

Pernyataan ini disampaikan pihak Dewan Adat, karena DAD merupakan salah satu ormas Dayak terbesar di Kalteng, yang juga berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya umat Islam.

Ketua DAD Kabupaten Barut Drs Junio Suharto yang juga tokoh Dayak di kabupaten setempat, mengimbau kepada masyarakat suku Dayak, khususnya di Barut agar menjaga kondusivitas keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang pelaksanaan pilkada di Kalteng, dalam hal ini di Barut.

Dalam deklarasi itu, Junio juga mengimbau masyarakat Barut untuk lebih bijak saat menggunakan media sosial. Menolak para pelaku penyebar berita hoax lewat media sosial untuk kepentingan pribadi yang justru tidak sejalan dengan program pemerintah dalam membangun negeri.

“Kita mengecam para pelaku penyebar berita hoax yang telah memecah belah antara sesama masyarakat dan golongan yang merusak kepercayaan masyarakat dan membingungkan masyarakat dengan isu penyebarkan berita hoax di kalangan masyarakat dan media sosial,” tegasnya.

Pihaknya juga mendukung upaya Polri dalam melaksanakan kegiatan deklarasi anti hoax isu dan sara serta mendukung upaya Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku hoax.

Dikatakan dia, DAD dan Polri akan memperkuat sinergitas untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian dan DAD akan terus bekerjasama dan saling mendukung, karena menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

“Kita sama-sama mengajak dan membina masyarakat agar keamanan dan ketertiban selalu terjaga supaya suasana Barut selalu damai dan sejuk,” harapnya.

Mendukung pemerintah dalam hal ini penegak hukum, menindak pelaku penyebar berita bohong (hoax), ujaran kebencian, hujat menghujat dan adu domba, karena menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan bertentangan dengan ajaran agama.

“Kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan anti politisasi agama, masjid dan mengembalikan fungsi masjid, yaitu selain sebagai tempat ibadah juga untuk perekat umat dan penguat keutuhan Bangsa dan Negara. Kemudian, menolak faham radikal yang menyusup dari masjid ke masjid sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya. dor