PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pendidikan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh karena merupakan investasi yang akan memberi keuntungan besar di masa depan. Pendidikan harus bisa dinikmati semua orang secara berkualitas. Karena itu, pendidikan tetap harus jadi prioritas untuk perbaikan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing.
Krisnayadi Toendan, seorang akademisi, mengkritik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) karena sampai sejauh ini dinilai tidak memiliki program yang jelas untuk dunia pendidikan di Kalteng. Pada pemerintahan sebelumnya, Teras Narang dan Achmad Diran memiliki program khusus pendidikan dinamakan Kalteng Harati. Programnya jelas untuk meningkatkan pendidikan di Kalteng, namun pemerintahan sekarang tidak memiliki program seperti itu.
“Sudah 2,5 tahun ini ya, fokusnya apa, kan berkah-berkah terus, apa yang ditingkatkan, misalnya, kalau dulu ada Muatan Lokal, tapi di pemerintahan yang sekarang tidak ada tuh. Indikatornya itu kan apakah ada pelatihan lagi, misalnya pembagian buku-buku Mulog lagi, ingat ya bagian dari pendidikan integral pendidikan itu muatan lokal,” kata Krisnayadi, Kamis (9/5).
Menurut Krisnayadi, Mulog itu yang menghidupkan Indonesia, terutama di bidang pariwisata, sehingga jangan tidak diperhatikan. Tambang bisa habis, sawit hanya bertahan kurang lebih 20 tahun, tapi budaya peninggalan nenek moyang itu yang harus dipelajari.
Mantan kepala LPMP Kalteng ini mencontohkan, kalau fokusnya itu kepada pendidikan IT, maka berikan apa program prioritas untuk sekolah. UNBK kebanyakan yang melaksanakan itu sekolah sendiri.
“Prioritasnya apa pemerintah provinsi, jangan hanya memberikan komputer, listrik tidak diperhatikan, internet tidak diperhatikan. Karena sekolah-sekolah yang kita kunjungi, kita monitor itu sampai beli pulsa sendiri untuk UNBK. Kalau mungut dari siswa tidak boleh karena masuk pungutan liar. Karena ada regulasinya,” imbuh Krisnayadi.
Pemerintah seharusnya lebih mudah membuat suatu program untuk pendidikan di Kalteng dengan adanya adanya pembagian, SD dan SMP di bawah naungan kabupaten/kota, sementara SMA di bawah provinsi, tinggal membandingkan yang tugasnya lebih ringan ini bagus atau tidak, jangan sampai tambah jelek sementara kabupaten/kota lebih bagus.
Dosen Universitas Palangka Raya ini menyarankan program prioritas yang 20 persen anggaran untuk pendidikan sangat penting. Investasi pendidikan ini sangat penting karena membuat Indonesia akan mencapai masa keemasan 2040 nanti. Akan rugi sendiri kalau tidak memerhatikan pendidikan sebagai program prioritas.
Dia menyebut, salah satu permasalahan sekarang ramainya tenaga kerja orang asing masuk ke Indonesia, termasuk Kalteng, misalnya Gumas mau buat pembangkit listrik tenaga batubara, karena bupatinya minta tenaga lokal yang dipekerjakan sampai sekarang tidak jalan. Menurutnya hal ini karena sejak dulu tidak memerhatikan prioritas di pendidikan.
“Prediksi saya tenaga kerja asing yang bakal banyak masuk lagi, jangan marah kita, karena kita tidak mau menginvestasikan program pendidikan di Kalteng sebagai jangka panjang. Zamannya Presiden Jokowi ini pendidikan keterampilan (vokasi), itu masuk dalam kurikulum 2013. Jangankan siswa, gurunya saja tidak dikasih sekarang ini,” kata Krisnayadi.
Pendidikan keterampilan ini, lanjut Krisnayadi, bisa menggandeng Disnaker dalam hal ini Balai Latihan Kerja (BLK). Bisa diberikan kepada para guru maupun calon guru. Bagaimana mungkin guru bisa mengajar pendidikan keterampilan kalau mereka sendiri tidak mengerti vokasi. yml
