PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengatakan, pengelolaan anggaran daerah bagaimana pun mesti memiliki prioritas. Untuk Kalteng, kata dia, bagaimana pun bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur, juga ekonomi berbasis kerakyatan, mesti jadi prioritas utama yang tak bisa diabaikan.
Dikatakan, 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disepakati DPRD dan Pemprov Kalteng sebesar Rp10,2 triliun dengan pendapatan daerah mencapai Rp9,3 triliun dan defisit Rp900 miliar.
“Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,67 triliun yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp4,05 triliun, retribusi daerah Rp9,51 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp60,60 miliar dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp556,79 miliar. Selain itu dari Pendapatan transfer sebesar Rp4,30 triliun,” kata Teras.
Mantan Gubernur Kalteng dua periode itu juga mengatakan, untuk belanja daerah akan terdiri atas belanja operasi Rp4,95 triliun, belanja modal Rp3,34 triliun, belanja tidak terduga Rp131,6 miliar dan belanja transfer Rp1,78 triliun.
“Saya berharap detail lebih lanjut terkait program tahun depan bisa disampaikan kepada publik, sebagai bentuk transparansi dan pengawalan oleh publik,” tegas Bapak Pembangunan Kalteng itu.
Dikatakan, dengan perubahan kepemimpinan nasional, selanjutnya penting bagaimana penyesuaian agenda dapat dilakukan dengan tetap titik beratnya pada konteks kebutuhan Kalteng sendiri. Selanjutnya kemampuan berkomunikasi untuk mendapatkan dukungan APBN atas proyek strategis di daerah, khususnya infrastruktur juga mesti dilakukan secara cepat dan dengan strategi yang tepat pula. Tidak tertutup kemungkinan berupaya agar Kalteng, memperoleh Proyek Strategis Nasional (PSN), terkait program lumbung pangan, menuju swasembada pangan pada tahun-tahun yang akan datang.
“Bersama kita kawal agenda pembangunan daerah Kalteng 2025 mendatang. Dalam semangat huma betang, semua elemen masyarakat daerah mesti ikut mendukung agar perencanaan dan penggunaan APBD dan APBN tepat sasaran dan tepat prioritasnya, serta transparan dan berkemanfatan bagi rakyat dan daerah Kalteng. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. ist
