PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, sekaligus Launching Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Palangka Raya, belum lama ini.
Sosialisasi digelar, upaya meningkatkan partisipatif masyarakat, pada pengawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Bumi Tambun Bungai.
Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty mengatakan, meski tingkat kerawanan rendah namun menjadi perlu perhatian adalah tingkat partisipasi pemilihnya.
“Dari catatatan peta kerawanan dari Bawaslu Provinsi Kalteng, ada beberapa yang harus diwaspadai misalnya hak pilih. Jangan sampai ada orang yang memiliki hak pilih tapi luput dari pendataan, sehingga kehilangan hak pilih,” bebernya.
Soal hak pilih, lanjutnya, merupakan hal yang esensi dari pemerintah daerah, karena nantinya semua pihak akan merasakan bertapa pentingnya keakuratan Data Pemilih Tetap (DPT).
Konteks kerawanan rendah, bukan berarti Bawaslu melonggarkan kewaspadaan. Bawaslu, tegas Lolly, tetap melakukan upaya pencegahan termasuk penindakan
“Kewaspadaan harus kuat, dan pengawasan terus dilakukan meski tingkat kerawananya rendah,” tutupnya.
Diketahui, potensi kerawanan rendah terjadi pada tahapan pemutahiran data dan penyusunan data pemilih, pungutan suara, rekapitulasi suara, kampanye dan bencana alam.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, sangat penting untuk mendukung peningkatan partisipatif masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
“Kita harap, apa yang dilakukan ini, mampu meningkatkan minat dan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu,” imbuhnya.
Satriadi menyampaikan, masyarakat bisa berpartisipasi dalam hal pengawasan pada pelaksanaan Pemilukada serentak 2024.
“Kesimpulanya, dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu Kalteng 2024 tercatat rawan rendah,” ujarnya.
Lanjutnya, Ada beberapa acuan indikator yang dilihat, baik dari tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, sampai dengan Pemilu 2024 kemarin.
Ada beberapa indeks kerawanan yang disampaikan seperti pada faktor giografis atau kondisi alam seperti banjir dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi penurunan indeks tingkat partisipasi dalam memilih.
“Kita sudah melakukan koordinasi dengan KPU untuk melakukan antisipasi hal itu. Jangan sampai dalam satu keluarga dirumah bisa berbeda TPS, ini berpotensi turunnya tingkat partisipasi memilih,” pungkasnya. rmp
