PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Pengamat hukum Kalimantan Tengah (Kalteng) Roy Sidabutar menekankan agar penegakan hukum harus diproses tanpa tebang pilih. Hal ini dinyatakan menyoroti tindak pidana korupsi (Tipidkor) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng periode 2014 yang menyeret 21 tersangka.
“Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh penyidik, terutama terkait dengan kejelasan kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi tersebut,” katanya, Kamis (9/1).
Menurutnya, dalam kasus korupsi kerugian negara yang dimaksud haruslah nyata bukan sekadar potensi kerugian saja dan dengan melalui prosedur yang nyata. Kerugian negara harus jelas dan terukur.
“Penghitungan kerugian tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dan peran tersangka juga harus jelas. Apakah tersangka benar-benar memiliki peran dalam menyebabkan kerugian tersebut atau tidak,” ujar Roy.
Pentingnya bukti dan kejelasan dalam menghitung kerugian negara menjadi fokus utama agar dalam kelangsungan proses hukum yang berjalan dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Roy mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi korupsi yang bisa terjadi hampir di semua instansi atau dinas pemerintahan. Hal ini, menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Moralitas ASN sangat berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, perhatian terhadap moral dan integritas para ASN juga menjadi hal yang tidak kalah penting,” jelasnya
Lebih lanjut, ia menekankan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara sangatlah krusial. Baik pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh para kepala daerah serta institusi negara.
Seluruh anggaran yang bersumber dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, harus terbuka dan mudah diakses secara transparan agar bisa diketahui oleh publik. Pengawasan yang melibatkan masyarakat dan kepala daerah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi.
“Pengawasan yang baik akan meminimalisir potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Untuk itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggaran yang ada dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegasnya. dte
