PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp1 triliun untuk pembangunan rumah sakit baru kelas A di kilometer 26, Tangkiling.
Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kalteng. Namun sayangnya, pembangunan rumah sakit tersebut terkendala masalah lahan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng Leonard S Ampung menegaskan, ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama dalam rencana pembangunan rumah sakit di Tangkiling.
“Kita ingin membangun rumah sakit atau universitas, tetapi sering kali terkendala masalah lahan. Padahal, wilayah kita sangat luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah provinsi memiliki tanah yang dikuasai untuk kepentingan publik,” ujarnya, di Palangka Raya, Kamis (27/2).
Menurut Leonard, rencana pengembangan rumah sakit di Tangkiling saat ini masih menghadapi tantangan terkait kesiapan lahan. Salah satu proyek yang sedang direncanakan adalah pembangunan rumah sakit baru di kilometer 26 Jalan Tjilik Riwut, namun masih memerlukan penyelesaian dari aspek pertanahan.
“Kami sudah merencanakan pembangunan rumah sakit di kilometer 26, tetapi masih ada kendala dalam hal pertanahan. Ini yang harus segera kita selesaikan agar proyek ini bisa berjalan sesuai rencana,” katanya.
Hal serupa juga terjadi dalam rencana pembangunan universitas baru di Kalteng. Menurut Leonard, pemerintah provinsi sedang mencari solusi agar proyek tersebut bisa direalisasikan.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga berencana menata Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Palangka Raya. Beberapa lahan strategis yang akan dialokasikan untuk RTH adalah bekas Kantor Kehutanan dan Gedung Batang Garing.
“Kami ingin menjadikan bekas Kantor Kehutanan dan Gedung Batang Garing sebagai Ruang Terbuka Hijau. Ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Leonard.
Ia mengatakan, Pemprov Kalteng terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala pertanahan ini, termasuk dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak agar proyek-proyek strategis dapat segera terwujud. ldw
