Dewan Kota Desak Barcode BBM Subsidi Dihapus

Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery meminta sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dihapus.

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur PT Pertamina dengan potensi kerugian negara hingga Rp193,7 triliun.

“Dengan adanya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina hingga merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun ini, membuat masyarakat ditipu dengan sistem ini,” katanya, belum lama ini.

Dia mengungkapkan, kasus tersebut membuat masyarakat merugi akibat mesin kendaraan yang seharusnya  menggunakan BBM jenis Pertamax, justru mudah rusak akibat diberikan BBM oplosan tersebut.

Ia mempertanyakan efektivitas sistem barcode yang diterapkan pada pembelian Pertalite, terutama setelah adanya dugaan bahwa BBM tersebut dijadikan bahan oplosan untuk Pertamax.

“Itu kan sama saja. Untuk apa masyarakat yang menggunakan BBM jenis Pertalite harus mengantre dan menggunakan barcode kalau ternyata Pertalite menjadi bahan oplosan BBM jenis Pertamax?” ucapnya.

Khemal meminta Gubernur Kalimantan Tengah yang baru terpilih untuk segera mengambil langkah tegas dengan menghapus sistem barcode ini. Ia mencontohkan, langkah serupa yang telah diusulkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Muzakir Manaf.

“Kalau gubernur kita bisa mengambil langkah tegas, saya selaku anggota dewan siap berdiri di belakang beliau untuk mendukung usulan penghapusan sistem barcode itu,” ujarnya.

Selain itu, Khemal juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas mengawasi dan memastikan keaslian BBM di seluruh SPBU di Kalimantan Tengah, termasuk di Kota Palangka Raya.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, terkait BBM yang dibeli dan digunakan oleh masyarakat benar-benar asli.

“Jangan sampai membuat keraguan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat, agar mereka bisa tenang membeli BBM di seluruh SPBU ini,” pungkasnya. nws