PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (14/4). Kedatangan Mensos disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kalteng Sri Widanarni, di Bandara Tjilik Riwut.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos dijadwalkan berdialog dengan para pilar sosial yang ada di Kota Palangka Raya, sekaligus bertemu dengan Gubernur Kalteng dan para pemangku kepentingan lainnya guna membahas berbagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
“Kedatangan saya ke Kalimantan Tengah ini dalam rangka berdialog sekaligus menyamakan langkah dengan Gubernur dan stakeholder terkait guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,” ujar Saifullah saat diwawancarai awak media.
Mensos mengungkapkan, salah satu fokus utama dalam kunjungannya adalah membahas arahan Presiden RI terkait percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal penurunan angka kemiskinan.
“Nanti kami akan mendiskusikan arahan-arahan Bapak Presiden tentang percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah penurunan kemiskinan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, program pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat undang-undang.
“Pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan satu data. Dengan data tunggal, maka seluruh stakeholder dapat bekerja berdasarkan data yang sama dan itu akan jauh lebih efektif,” tegasnya.
Menurut Mensos, integrasi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Kalau semuanya gabung bersama-sama, kerjanya terintegrasi, penurunan kemiskinan pun akan jauh lebih efektif.
10 Provinsi Termiskin Terendah
Mensos juga menegaskan pentingnya dua hal utama dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi penekanan Presiden Joko Widodo, yakni data yang akurat dan pendekatan program yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikannya saat acara Dialog Menteri Sosial RI bersama Pilar-pilar Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4).
“Penekanan Bapak Presiden itu pada dua hal paling penting. Pertama, data. Datanya harus akurat. Datanya tidak boleh asal-asalan, karena yang kita kerjakan itu diukur secara bersama. Itu yang penting, data,” ujar Saifullah.
Lebih lanjut, ia menyebut program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah harus sesuai arahan Presiden, yaitu tidak boleh lagi dilakukan secara sektoral dan terpisah.
“Enggak bisa sendiri-sendiri lagi. Ego sektoral, kebiasaan untuk kerja sendiri-sendiri itu harus dihilangkan dan diganti dengan pola kerja yang sesuai dengan perintah undang-undang. Terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Mensos juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap dampak bantuan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat. Ia menyebut indikator keberhasilan program sosial bukan hanya tersalurnya bantuan, tetapi juga kemampuan penerima untuk beranjak dari garis kemiskinan.
“Kita harus bisa mengukur setiap tahun berapa keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu bisa graduasi, bisa naik kelas. Harus diukur,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Saifullah mengapresiasi capaian Provinsi Kalteng yang masuk dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
“Saya alhamdulillah bersyukur Kalimantan Tengah ini termasuk provinsi yang tingkat kemiskinannya rendah, jumlahnya juga enggak terlalu banyak. Sekarang by name by address-nya sudah ada. Dengan data yang sama ini, sasaran kita sama. Tentu ini akan lebih efektif dan efisien dalam penanganan,” ujarnya.
Adapun berdasarkan data 2024, jumlah penduduk miskin di Kalteng dalam ribuan orang tercatat: Lamandau 2,79, Sukamara 2,9, Pulang Pisau 5,91, Gunung Mas 6,86, Barito Selatan 6,87, Barito Utara 7,6, Murung Raya 8,05, Barito Timur 8,74, Katingan 9,5, Kota Palangka Raya 10,7, Kotawaringin Barat 13,43, Seruyan 16,06, Kapuas 19,47, dan Kotawaringin Timur 26,69.
Saifullah juga menyampaikan, pemerintah pusat mendorong daerah untuk menggunakan satu basis data tunggal, yakni Data Terpadu Ekonomi Sosial Nasional (DTESN) yang saat ini sedang disusun oleh Bappenas.
“Untuk sementara ini, Kemensos belum dapat membagikan data ke daerah. Maka penting bagi kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjamin kualitas data melalui verifikasi, pemutakhiran, dan update data kependudukan, termasuk data kematian atau perpindahan,” jelasnya.
Ia juga mendorong perbaikan data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, dengan cara mengeluarkan desil 5-10 dan memasukkan desil 1 sebagai prioritas utama penerima bantuan.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan dua instruksi penting dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan nasional, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Data Tunggal Sosial, serta Inpres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kementerian Sosial telah melakukan konsolidasi data nasional dalam empat bulan terakhir. Yang diberi tugas adalah BPS. Maka keluarlah Inpres Nomor 4 tentang data tunggal sosial. Wajib bagi semua unsur pemerintahan menggunakan data yang sama,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran dalam berbagai kesempatan selalu menekankan komitmennya dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya dengan memaksimalkan potensi daerah.
“Kalimantan Tengah itu kaya akan sumber daya alam. Kita harapkan dengan dijadikannya Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Kalimantan Tengah,” tutur Agustiar.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Wimoko, Forkompinda Kalteng, Kepala Daerah se-Kalteng, dan Kepala Dinas Sosial Kalteng yang ikut mendampingi Mensos selama rangkaian kunjungan kerja berlangsung. ldw
