PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengatakan, Reformasi Birokrasi Tematik memiliki pengaruh terhadap pembangunan bangsa dan daerah.
“Reformasi Birokrasi Tematik menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), turut mendorong peningkatan investasi hingga penurunan kemiskinan di berbagai daerah,” kata Teras melalui rilisnya ke Tabengan, baru-baru ini.
Dijelaskan, Reformasi Birokrasi Tematik sendiri merupakan strategi reformasi birokrasi dengan fokus bidang yang diharapkan mendorong akselerasi penyelesaian permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan masyarakat.
“Menteri PANRB Rini Widyantini dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI menyampaikan catatan ini sekaligus memberikan informasi terkini seputar bidang tugasnya, Kamis (17/4/2025), di Jakarta. Rapat ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh,” ujar Teras.
Mantan Gubernur Kalteng dua periode itu mengemukakan, Kepala BKN menyebut saat ini dari 38 provinsi, hampir semua dari instansi kabupaten dan kota telah mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Dari ratusan instansi yang memiliki formasi, sejauh ini telah diselesaikan sekitar 12 persen pembuatan NIP serta penerbitan surat keputusannya.
Dikatakan, optimalisasi masih terus dilakukan untuk penyelesaian dengan mendorong daerah mempercepat pengajuan penerbitan NIP agar bisa sesuai target 30 Juni 2025 untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 30 Oktober 2025 untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Untuk Kalteng sendiri, lanjut Teras, dari paparan BKN sebanyak 14 atau 93,3 persen dari 15 instansi yang membuka formasi, sudah diterbitkan NIP-nya.
“Saya secara khusus menyampaikan kepada Kepala BKN terkait aspirasi dari Kalteng yang diterima selama reses kemarin. Termasuk aspirasi dari pemerintah daerah terkait peremajaan data kepegawaian serta kendala dalam penggunaan sistem dan aplikasi yang ada,” ujarnya.
Teras turut mengapresiasi Menteri PANRB yang punya komitmen untuk percepatan reformasi birokrasi, termasuk lewat Reformasi Birokrasi Tematik. Suatu langkah yang tentu dalam pengalamannya tidak mudah karena menyangkut perubahan paradigma, mental, dan perilaku.
Ia berharap lebih jauh, terkait evaluasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), agar Kementerian PANRB dalam evaluasinya bisa melakukan langkah cermat dan solutif bagi daerah. Terlebih di tengah adanya beberapa daerah yang merasa kesulitan untuk meneruskan pengangkatan karena beban belanja kepegawaian yang besar.
Dalam hal ini, imbuh Teras, agar setiap daerah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi bersama yang berkeadilan baik untuk pemerintah, daerah, terlebih bagi CASN sendiri.
“Mari kita kawal bersama reformasi birokrasi maupun proses tindak lanjut pengangkatan CASN yang diharapkan mendukung pembangunan daerah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ajak Teras. ist
