PALANGKA RAYA/tabengan.com – Jelang hari raya kurban pemerintah diharapkan dapat mengawasi kesehatan dari hewan ataupun daging ternak.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Kalteng H Syamsul Hadi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin sapi-sapi yang sehat terhadap masyarakat.
“Pemerintah memang harus berkewajiban menjamin suplai hewan seperti sapi-sapi yang sehat tidak terkontaminasi penyakit macam anthrax atau lainnya,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Untuk menindaklanjuti hal itu, pemerintah mesti melaksanakan berbagai langkah prioritas misalnya saja
dengan indentifikasi tempat-tempat penjualan sapi kurban. Bisa juga dengan memfilter atau menyeleksi hewan yang sehat dengan yang tidak.
Biasanya kondisi sapi bisa dilihat dari fisik seperti cacat, ataupun adanya kelainan yang mencolok. Artinya hal tersebut sudah menjadi perhatian sejak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Lalu langkah lainnya melalui pengawasan harga sapi, di lapangan jelang kurban. Jangan sampai dikarenakan kurangnya sumber penjualan sapi di Kalteng berbuntut harga yang tinggi bahkan tidak terjangkau bagi masyarakat.
Wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan itu juga menyarankan, ketika pelaksanaan hari raya kurban nanti, panitia juga wajib memperhatikan kawasan-kawasan pemotongan. “Jangan di sembarang tempat, perhatikan kebersihan kota tentunya dengan turut menjaga keindahan daerah kita,” ucap legislator senior dari PPP tersebut.
Sementara itu sebelumnya Legislator dari PAN Syahrudin Durasid mengharapkan agar dinas terkait proaktif dalam menindaklanjuti kesehatan hewan kurban. “Jangan sampai ada hewan yang lolos dari uji kesehatan dan berdampak bagi masyarakat kita,” ujarnya. Artinya seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan bisa bergerak melakukan pencegahan.
Memang untuk ketentuan terhadap hewan kurban sudah diatur oleh pihak Kementrian Agama (Kemenag) sebut saja ciri dan syarat agar hewan-hewan itu lolos uji kesehatan dan layak menjadi kurban.
Kemudian juga soal fisik, kesehatan, dan sebagainya. Hal itu bisa bersifat imbauan langsung ataupun surat edaran terhadap pihak yang berkompeten.
Syahrudin juga menegaskan, tidak hanya soal uji kesehatan dan regulasi tata kelolanya saja yang diprioritaskan, namun juga teknik pemotongan hewan secara langsung. “Memotong itu tidak bisa sembarangan, ada cara-cara tertentu agar pemotongan berjalan sesuai standart,” ujarnya mengakhiri.drn
