PALANGKA RAYA/tabengan.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Asdy Narang, mengaku prihatin atas kebijakan Pemprov Kalteng yang tiba-tiba meminta seluruh penghuni Asrama Kalteng di Yogya mengosongkan asrama. Ia mendengar informasi, instruksi pengosongan lewat surat Pj Sekdaprov Fahrizal Fitri itu dilakukan tanpa sosialisasi.
Dalam surat Pj Sekdaprov tertanggal 1 Agustus 2018 tersebut mahasiswa diminta segera mengosongkan asrama per 16 Agustus 2018 dengan alasan rehab. Namun, surat baru disampaikan ke penghuni asrama pada 9 Agustus 2018. Ini yang jadi keluhan mahasiswa.
Atas keluhan mahasiswa penghuni asrama yang berlokasi di Jalan Pakuningratan itu, Asdy mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa mahasiswa, termasuk dengan tokoh Kalteng di Yogya, Nila Riwut.
“Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa mahasiswa dan Mina Nila Riwut selaku orang tua mahasiswa yang ada di sana. Ternyata pengosongan asrama putra oleh Pemprov Kalteng itu dilakukan mendadak dan tanpa ada sosialisasi,” kata Asdy, Senin (13/8).
Sikap Pemprov itu sangat disesalkan. Seharusnya, kata Asdy, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada seluruh generasi penerus Kalteng yang menuntut ilmu di luar daerah, termasuk membangun fasilitas untuk meringankan beban mereka.
Kebijakan ini, kata Asdy, menimbulkan kegelisahan dan menurunkan moral mahasiswa yang menuntut ilmu di Yogya. “Apalagi ini kan tahun ajaran baru, tidak mudah mencari kos dadakan. Ini harusnya dipikirkan pemerintah,” kata dia.
Kalau kebijakan pengosongan tetap dipaksakan, Asdy menanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab atas mahasiswa yang tidak sempat memperoleh kos. “Harusnya pemerintah Kalteng dong bertanggung jawab untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa ada tempat tinggal dan sekolah nyaman. Tolong dipikirkan lagi, dirembug lagi. Jangan main sepihak seperti itu,” kata Asdy. sgh
