PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pengurus KONI Provinsi Kalteng buka suara, terkait kabar di media massa mengenai rencana akan adanya keinginan pihak di luar KONI, melaksanakan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) dengan alasan evaluasi terhadap kepengurusan KONI yang sekarang.
Ketua Umum KONI Kalteng Aries Marcorius Narang mempertanyakan dasar dari rencana Musprovlub itu. Sejak terpilih pada 2016 lalu hingga sekarang, ia bersama jajarannya sudah mengurus olahraga di Kalteng dengan baik dari tahun ke tahun hingga saat ini. Karena itu, ia merasa kaget dengan pernyataan dari Kadispora Provinsi Kalteng Faleri Tuwan di media massa yang mendesak untuk melakukan Musprovlub.
“Saya bukannya tidak mau diganti, salah saya apa? Semuanya jalan. Kalau memang ada tanda tangan sejumlah cabang olahraga lampirkan ke KONI, nanti kami bantu proseskan untuk melaksanakan Musprovlub. Kalau tanpa ada KONI di sini tidak akan bisa. Misalnya, Dispora mau melaksanakan tidak ada dasarnya dan itu ilegal. Karena hanya KONI yang sah bisa melaksanakan Musprovlub,” tegas Aries Narang saat memberi keterangan pers di Palangka Raya, Kamis (24/1).
Akhir Desember 2018, Aries bersama jajarannya diundang oleh Dispora, untuk membicarakan masalah kebutuhan anggaran untuk Pra PON 2019, sehingga saat ini sudah sangat fokus ke persiapan Pra PON. Bahkan, anggaran Pra PON ada di Dispora dan dipersilakan untuk mengelolanya, KONI hanya melaksanakan teknisnya dengan melakukan pengawasan.
Selain itu, tambahnya, Januari 2019 ini saja beberapa agenda kegiatan sudah dijalankan, sehingga tidak benar KONI dibilang tidak ada menjalankan program.
Menurut Aries, kalau memang cabor sudah tak lagi menghendaki dirinya menjadi Ketua Umum KONI, maka bisa langsung datang KONI Kalteng dengan membawa surat dukungan para cabor untuk Musprovlub. Karena awalnya merekalah yang memilih dirinya, bukan Dispora. Kalau Dispora yang mengundang cabor untuk melaksanakan Musprovlub, berarti Dispora yang tidak percaya dengan dirinya. Padahal secara organisasi tidak ada hubungannya, Dispora hanya sebagai pembina dan mitra, sehingga tidak ada ikatan dan tidak bisa menggantikan Ketua KONI.
“Kalau ada dukungan dua per tiga silakan dibuktikan dulu dengan tanda tangan, saya tidak menghalangi adanya Musprovlub yang penting sesuai dengan AD/ART dan yang bisa melakukan itu hanya KONI sendiri. Dispora tidak bisa ikut-ikut campur, tidak punya hak, karena bukan anggota KONI, itu ilegal, itu bentuk intervensi. Saya sampaikan mereka (Dispora) melakukan itu, sama dengan mempermalukan Gubernur. Pihak yang katanya tidak percaya, itu kan cabor, harusnya berkoar-koar itu cabor, bukan sebaliknya Dispora, berarti kan ada hal apa?” tanya Aries.
Kalau ingin melaksanakan Musprovlub, membuat surat ke KONI Provinsi dan KONI Pusat. Aries minta silakan dibuktikan dulu dengan tanda tangan, selanjutnya bidang organisasi yang akan memprosesnya.
Kalau bicara prestasi PON 2016 yang menjadi tolak ukur kegagalan KONI yang sekarang, Aries menepisnya. Ia menjabat Ketua KONI pada 2016, setelah itu beberapa bulan langsung pelaksanaan PON XIX Jabar. Saat itu hanya meneruskan produk program perencanaan dari pengurus sebelumnya, tugasnya hanya memberangkatkan para atlet, itupun keberangkatan menggunakan dana talangan dari pihak ketiga, karena pemerintah baru mencairkan anggaran selepas PON, tepatnya pada 30 Desember 2016.
“Yang menjadi tolak ukur untuk evaluasi prestasi KONI yang saya pimpin nanti pada PON XX, 2020 di Papua. Kita sudah menyiapkan program pembinaan mulai dari rencana Pelatda cabor, sehingga kami optimis prestasi Kalteng di PON Papua akan lebih baik dari sebelumnya,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Manajemen, Nurani Mahmudin menjelaskan, semestinya Dispora menyampaikan ke cabor sesuai aturan AD/ART KONI, agar langsung saja ke KONI bukan lewat Dispora. “Tapi tidak tahulah di balik semua itu ada kepentingan, akhirnya jadi ramai begini. Kalau menurut kami, aturan mainnya begitu,” pungkas Nurani.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan dan Program, Budi Yantoro sangat menyayangkan jika komunikasi dan kerja sama KONI dengan Dispora sudah sangat bagus, namun tiba-tiba muncul kabar di media massa mau Musprovlub. Tak heran, Jaksa Fungsional Kejati Kalteng ini mencurigai adanya faktor lain di balik semua ini.
Sebelumnya, Kadispora Provinsi Kalteng Falery Tuwan menyampaikan beberapa waktu yang lalu cabor secara bergantian berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dirinya, dan demi jalannya olahraga di Kalteng, khususnya menyambut Pra PON dan PON XX, 2020 nanti harus ada evaluasi terhadap kepengurusan KONI Provinsi Kalteng.
“Saya selaku Kadispora memfasilitasi beberapa cabor yang sudah membuat surat untuk diajukan kepada KONI untuk segera melaksanakan Musorprovlub,” ucapnya
“Ini menjadi pilihan, karena sarana Musporvlub ini dipandang bisa ditempuh dalam masa seperti ini, kami bersama berpikir dengan cabor lain, KONI sepertinya tidak bisa jalan dengan situasi seperti ini, kami tidak tahu sebabnya dan ini keluhan dari seluruh anggota KONI,” imbuhnya. yml
