PALANGKA RAYA/tabengan.com – Adanya gerakan massa yang dinamai people power pada 22 Mei mendatang, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, yang menolak gerakan tersebut ada di wilayah Kalteng.
“Kita menolak adanya gerakan people power pada 22 Mei nanti. Maka, kami mengajak masyarakat di Kalteng untuk tidak ikut serta dalam kegiatan semacam itu,” kata Wakil Ketua DAD Kalteng Mambang Tubil, ketika dikonfirmasi via telepon seluler, Senin (20/5).
Mambang menegaskan gerakan tersebut jelas berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Apalagi dengan keinginan menolak keputusan KPU, yang mengimplementasikan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019. Yang terpenting, masyarakat Kalteng sendiri selama ini sangat majemuk dan menjunjung tinggi toleransi antarsesama. Bahkan Provinsi Kalteng selama ini dikenal dengan filosofi Huma Betang dan Bumi Pancasila.
Terkait itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh gerakan tersebut, termasuk juga jangan terprovokasi dengan isu-isu yang bersifat mengadu domba antarsesama.
“Kita dengan tegas tidak sepakat dan tolak adanya people power. Jangan sampai ada hal-hal bersifat memecah belah masyarakat di Kalteng serta tetap jaga harmonisasi positif yang terjaga selama ini,” ujarnya mengakhiri.
Sementara itu, Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyerukan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi daerah yang sudah kondusif demi kedamaian hidup bersama.
“Daerah kita kondusif. Mari kita jaga supaya kondisi ini tidak terganggu oleh siapapun dan apapun. Saya yakin kita semua ingin hidup aman dan damai,” kata Ketua Harian DAD Kotim Untung TR di Sampit, Minggu (19/5).
Seruan itu disampaikan Untung menyikapi kondisi bangsa ini usai Pemilu serentak. Untung berharap negara ini selalu kondusif dan masyarakatnya tetap mengedepankan kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
Dia juga berharap situasi politik yang masih panas di tingkat pusat tidak sampai terbawa ke daerah. Kondisi Kotim yang kondusif jangan sampai terganggu oleh riak-riak politik pascapemilu serentak.
Untung menanggapi wacana people power dan revolusi. Dia mengimbau masyarakat Kotim tidak sampai terpengaruh karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua harus patuh dan tunduk terhadap aturan hukum.
Untung menilai Pemilu serentak 17 April lalu secara umum berjalan lancar. Kerja keras penyelenggara Pemilu, kerja sama peserta Pemilu, aparat keamanan dan partisipasi tinggi masyarakat harus dihargai.
Jika pun ada permasalahan, seharusnya diselesaikan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Siapapun yang merasa belum puas dengan pelaksanaan dan hasil pemilu, bisa menyalurkan keberatan melalui jalur yang telah ditetapkan sesuai aturan.
“Kita tunggu saja hasilnya nanti. Kita tidak perlu ikut ribut. Lebih baik kita menjaga fokus keamanan dan ketertiban di daerah kita. Menjaga keamanan tidak bisa hanya ditumpukan kepada TNI dan Polri karena masyarakat juga wajib berpartisipasi menjaga keamanan daerah,” ujar Untung.
Terkait agenda KPU yang akan melaksanakan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada 22 Mei dan penetapan hasil Pemilu pada 25 Mei jika tidak ada gugatan, Untung berharap semua berjalan aman dan lancar serta tidak ada gejolak yang terjadi pasca penetapan hasil Pemilu.
Fordayak Kobar
Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) juga menentang keras gerakan people power dan aksi pengerahan massa jelang, pada saat maupun usai pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU.
“Kami Fordayak Kabupaten Kobar menolak dan menentang keras aksi people power dan pengerahan massa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta kondusifitas kamtibmas khususnya wilayah Kabupaten Kobar,” ujar Ahmad Darsani, perwakilan anggota Fordayak, Minggu siang.
Sementara itu, tokoh agama Kecamatan Kumai mengimbau warga Kobar agar tidak ikut-ikutan dalam kegiatan people power jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU.
Salah satunya Ustaz Abdul Hadi, yang juga pengurus sebuah yayasan di daerah Kumai Hilir. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kobar terutama Kecamatan Kumai agar tidak ikut dalam kegiatan people power.
Ustaz Abdul Hadi menyebut kegiatan people power banyak membawa dampak negatif bagi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, aksi ini banyak menimbulkan berbagai gangguan yang memicu timbulnya kericuhan antarmasyarakat dan umat beragama.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Kobar, jangan mudah terprovokasi dan ikut-ikutan dalam kegiatan people power dan berbagai aksi pengerahan massa dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Mari wujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif,” imbaunya.
Pantau Pergerakan Massa
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalteng Agus Pramono, ditemui usai menghadiri rapat paripurna, di Kantor DPRD Kalteng, Senin, mengatakan menjelang pengumuman hasil Pemilu, kondisi di Kalteng cukup aman dan kondusif.
Terkait asksi people power menjelang pengumuman hasil Pemilu, di Kalteng juga dinilai tidak ada, karena sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan ada laporan terkait hal tersebut.
Namun pihaknya juga terus memantau, termasuk pergerakan-pergerakan massa, baik di bandara maupun di pelabuhan. Pihak Badan Intelijen Daerah (Binda) juga terus bekerja, untuk memantau situasi dan kondisi yang ada di daerah ini. drn/c-uli/dkw/ant
