JAKARTA/tabengan.com – Keluarga sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat jaminan keamanan selama 24 jam jelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Pengamanan dilakukan secara ketat.
“Pengamanan hakim melekat sesuai mobilitas dan pengamanan di kediaman, baik yang di Jakarta maupun rumah di daerah masing-masing,” kata juru bicara MK Fajar Laksono, Kamis (13/6).
Keamanan untuk keluarga hakim MK tidak hanya keluarga inti. Pasalnya, keluarga besar yang berada di luar kota tak luput dari ancaman.
Pengamanan pun dilakukan untuk meminimalisasi ancaman yang menyerang keluarga hakim. Dengan itu, kesembilan hakim MK bisa fokus menjaga independensi saat mengurus gugatan.
Fajar juga mengatakan pengamanan untuk keluarga MK bukan hanya menunggu di rumah. Tim yang bertugas mengamankan akan mengikuti ke mana pun keluarga hakim MK pergi.
“MK sudah berkoordinasi dengan kepolisian, pengamanan hakim konstitusi diberikan dengan pengawalan melekat, demikian juga di kediaman masing-masing,” ujar Fajar.
Seperti diketahui, MK menggelar sidang pendahuluan PHPU untuk pemilihan presiden (pilpres) pada Jumat, 14 Juni 2019. MK akan memutus perkara pilpres tersebut pada Jumat, 28 Juni 2019.
Sementara itu, untuk pemilihan legislatif (pileg), MK baru meregistrasi permohonan pada Senin, 1 Juli 2019. Pileg ditargetkan tuntas pada Jumat, 9 Agustus 2019.
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, unggul. Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 (55,50 persen) suara, sedangkan rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memperoleh 68.650.239 (44,50 persen) suara. Selisih suara kedua pasangan sebanyak 16.957.123 suara atau 11 persen.
Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi suara tersebut. Kubu 02 mendaftarkan permohonan sengketa PHPU pilpres 2019 ke MK dengan bermodalkan 51 alat bukti. md-com
