PALANGKA RAYA/tabengan.com – Terjadinya banjir pada beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah saat ini, seperti di daerah Kobar, Kotim, Katingan, Barsel, Kapuas, Gumas, Mura, Barsel dan beberapa daerah lainnya, ditenggarai karena lahan-lahan yang dulunya hutan sebagai serapan air, mulai perlahan hilang akibat perluasan lahan tambang, perkebunan sawit dan industri kehutanan.
“Saat ini memang kondisi lingkungan di Kalteng sudah kritis, karena hampir tidak ada lagi wilayah yang mampu menjadi penyerap air, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi tidak mampu lagi menampung curahannya,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novian Hartono kepada Tabengan melalui ponsel, akhir pekan lalu.
Dimas mengatakan, penyebab terjadinya masalah ini karena adanya pengeluaran perizinan dalam skala besar untuk perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, dan industri kehutanan yang mengelilingi Kalteng.
“Semakin banyak perizinan yang diberikan, maka semakin banyak lahan sebagai serapan air menjadi hancur,” ungkapnya.
Hutan seharusnya menjadi penampung alami untuk menyerap energi maupun semua komponen lain yang masuk di dalamnya. Kondisi seperti ini sudah terjadi di seluruh Kalteng, banyak lokasi hutan yang rusak dan dibiarkan malah menambah pembukaan lahan-lahan baru.
Menurut kacamata Walhi Kalteng, perlu langkah cepat yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Kalteng selaku pemegang kebijakan, bukan sebatas penanggulangan bencana yang sudah dan sedang terjadi.
“Yang harus segera dilakukan antara lain, melakukan evaluasi izin-izin yang ada, melakukan audit terhadap lingkungan di sekitar perusahaan, memperbaiki lahan-lahan yang sudah kritis, dan perbaikan tata kelola sumber daya alam,” imbuhnya.
Ditegaskan dia, hal ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi pemerintah daerah, karena bencana ekologis yang terjadi di Kalteng, seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan akan terus terjadi, apabila perbaikan tata kelola sumber daya alam tidak berjalan dengan baik.
“PR ini juga perlu desakan bersama kita semua, karena yang menerima dampak rusaknya kondisi lingkungan saat ini masyarakat langsung,” tutupnya.
Belum Minta Bantuan
Sementara itu, Sekdaprov Kalteng Fahrizal Fitri, di Aula Eka Hapakat, Jumat (14/6) mengatakan, terkait kondisi banjir di sejumlah daerah di Kalteng, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Untuk kabupaten telah diberikan bantuan baperstok yang ada di Badan penangulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerahnya masing-masing, dan Pemprov Kalteng juga sudah siap mendistribusikan bantuan-bantuan apabila diperlukan.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BMKG berkenaan dengan kondisi cuaca. Kondisi banjir ini diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi dan ekstrem, terutama di bagian hulu, seperti di daerah Kabupaten Gunung Mas dan Katingan.
Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima adanya permohonan bantuan personel maupun baperstok.
“Secara prediksi kita sudah memasuki musim kemarau, namun faktanya masih hujan, sehingga bersukur dengan masih adanya curah hujan di daerah ini, sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan di daerah ini akan semakin rendah,” ujarnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalteng Mofit Saptono mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya kemarin sore, di Kabupaten Gumas banjir terjadi di sejumlah titik di dua kecamatan, sedangkan di Katingan terdapat di sejumlah titik di sekitar 7 kecamatan.
Sementara ketinggian genangan banjir tersebut berfluktuatif, karena ini sangat tergantung dengan kondisi di hulu. Ketika di hulunya terjadi hujan, sehingga beberapa saat kemudian akan turun ke bagian hilirnya.
Sedangkan di daerah Kobar, juga ada yang terendam, namun sampai saat ini pihaknya baru mendapat sebatas laporan, untuk detailnya belum disampaikan ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
Lebih lanjut Mofit mengatakan, sampai saat ini belum ada permintaan logistik tambahan dari pemerintah kabupaten/kota yang terdapat banjir tersebut, karena itu masih bisa ditanggulangi sendiri oleh BPBD dan instansi terkait di masing-masing daerah tersebut. yoh/dkw
