SAMPIT/tabengan.co.id – Dampak dicabutnya subsidi listrik pelanggan rumah tangga 900 VA mulai terasa. Seperti yang dialami warga Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kenaikan tarif listrik jenis pascabayar yang dimulai sejak Januari 2017 lalu mulai membebani biaya listrik yang dibayarkan tiap bulan.
“Tagihan sejak Februari dan Maret ini naik tinggi. Jika biasanya tagihan saya sebelumnya berkisar Rp 150 ribu-Rp 180 ribu, kini sudah naik menjadi Rp 250 ribu-Rp280 ribu perbulannya,” ujar Siti, warga Jalan Gunung Arjuno, Kecamatan Baamang, kepada Tabengan, Selasa (21/3).
Ia menilai, kenaikan tagihan listrik tersebut sangat membebani dirinya dan juga warga lain yang tentu mengalami hal serupa. Sebab, tak hanya tarif listrik yang meningkat, namun juga harga-harga di pasaran ikut-ikutan melonjak.
“Pemerintah harusnya juga melihat kondisi warganya tidak semua mampu terbebani tagihan yang terus menerus naik. apalagi katanya kenaikan ini akan terus berlanjut sampai tahap ketiga,” tuturnya.
Terpisah, Kepala PLN Ranting Sampit, Kotim Penyang mengatakan, angka subsidi listrik yang tidak tepat sasaran di Kotim tergolong besar. Jumlah diketahui setelah verifikasi data pelanggan oleh PLN, dari 36.623 pelanggan RI 900 VA pelanggan listrik bersubsidi, yang berhak menerima hanya 3.644 pelanggan. Sementara sisanya 32.979 pelanggan yang tidak tepat sasaran atau rumah tangga mampu.
Menurut dia, banyaknya penggunaan PLN yang tidak sasaran ini tidak hanya terjadi di Kotim, namun di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu Pemerintah Pusat memutuskan untuk mencabut subsidi pelanggan rumah tangga 900 VA.
Kenaikan tarif listrik ini dimulai awal tahun 2017 dan dilakukan 3 tahap, yakni mulai 1 Januari-28 Februari, 1 Maret 2017- 30 April dan 1 Mei. Untuk pelanggan 900 VA rumah tangga mampu reguler, beban semula Rp 20 ribu menjadi Rp 26 ribu, kemudian pada Maret naik menjadi Rp 34 ribu dan seterusnya.
“Untuk kenaikan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga ini kami tidak bisa berbuat banyak apabila banyak warga yang protes, karena ini sudah keputusan dari Pemerintah Pusat. Jadi kami hanya mengikuti saja,” ungkapnya. c-may
