BOGOR/tabengan.com – Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo menyebut proses rekonsiliasi harus dapat segera dilaksanakan Pascapilpres 2019. Namun, ia menegaskan, rekonsiliasi dua kubu yang berkontestasi bukan berarti bagi-bagi kursi jatah menteri.
Jokowi berujar, sejak awal dirinya berkomitmen menerima semua pihak yang ingin membangun Indonesia. Di sisi lain, secara politik dan demokrasi, tentu memerlukan pihak yang berada di luar kekuasaan.
“Sehingga yang mengkritisi itu ada, yang mengawasi itu ada. Kalau semua di dalam, yang mengawasi siapa, mengkritisi siapa?,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
Mantan Wali Kota Solo itu berharap, pihak yang nantinya berada di luar koalisi pemerintahan bisa memberikan kritik yang konstruktif dan memberikan solusi. Selain itu, harus bisa memberikan keseimbangan antara pemerintah dan di luar pemerintahan.
Soal komposisi menteri dalam kabinet, Jokowi menyebut, akan memprioritaskan nama dari partai koalisi yang selama 10 bulan sudah mendukungnya dalam pilpres. “Ya, logika politiknya memang harus seperti itu,” ujarnya sambil tertawa.
Jokowi menambahkan, soal rekonsiliasi ini merupakan tugas bersama seluruh pihak, baik elite maupun masyarakat. Menurutnya, pascapemilu, masyarakat harus bisa berangkulan kembali terhadap polarisasi yang terjadi dalam Pemilu 2019.
“Ini mulai harus segera diselesaikan. Sehingga kita kembali lagi kepada kehidupan yang normal,” tuturnya.
Karena itu, Jokowi mengajak seluruh elite politik dapat menyampaikan dan memberikan contoh ke masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa meniru dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga tak henti-henti menyampaikan, setelah dia dan Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pilpres, ia merupakan Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Menurutnya, sebagai proses berpolitik, persaingan dalam pemilu adalah hal wajar.
“Kita jangan berpikir, di daerah kalah tidak dibangun, di daerah yang menang (dibangun), enggak seperti itulah. Sama, kita ingin membangun negara. Tidak akan ada hal seperti itu,” tegas Jokowi. md-com
