PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kabut asap tipis mulai menyelimuti Kota Palangka Raya, Rabu (17/7) pagi. Kabut merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi selama beberapa pekan belakangan ini.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Mofit Saptono mengatakan kabut tipis muncul setelah Satgas Karhutla melakukan pemadaman terhadap Karhutla di beberapa titik di Palangka Raya.
“Kabut ini muncul karena dampak proses pemadaman yang dilakukan. Karena setelah gambut yang terbakar dipadamkan, maka yang timbul adalah asap. Saat ini beberapa wilayah yang berdampingan dengan Kota Palangka Raya juga terjadi Karhutla, seperti Pulang Pisau dan Barito Selatan,” katanya.
Disebutkan, sejak Juli terdapat 370,08 hektare lahan yang terbakar di Provinsi Kalteng. Terbanyak berada di Kabupaten Pulang Pisau seluas 155 hektare.
“Terkait status siaga dan tindak lanjutnya terkait Karhutla itu kebijakan masing-masing daerah. Kita harap Karhutla semakin berkurang. Masyarakat tolong jaga lingkungan dan tidak membakar lahan,” imbau Mofit.
Pantauan Tabengan, kabut asap dampak Karhutla terjadi sejak malam hingga pagi hari. Beberapa warga yang beraktivitas di luar rumah pun terpaksa menggunakan masker guna melindungi dirinya. Meski demikian, belum diketahui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Palangka Raya, karena sejak 2 bulan lalu tidak berfungsi.
“Kondisi alat pemantau kualitas udara untuk Kota Palangka Raya dalam keadaan tidak beroperasional. Alat tersebut memang perlu mendapatkan maintenance secara rutin, namun pihak Kemen LHK sebagai otoritas pemilik alat tersebut belum melakukannya hingga saat ini,” ungkap Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya Bowo Budiarso saat dikonfirmasi, Rabu.
Dikatakannya, alat pengukur ISPU tersebut memang wewenangnya dimiliki oleh Kementerian Pusat, baik dari segi hardware hingga software aplikasi untuk mengolah data udara. Pihak DLH sendiri, kata dia, hanyalah sebagai penyedia aset lokasi untuk penempatan alat ukut tersebut.
“Kita sediakan lokasi di dekat Kantor Kecamatan Jekan Raya. Alat tersebut, mulai dari perawatan hingga perbaikan merupakan kewenangan Kemen LHK. Juga demikian dalam sistem mengolah data. Data yang masuk ke alat tersebut, akan langsung dikirimkan ke pusat, setelah diolah barulah dikirimkan kembali ke Lab DLH ini,” jelasnya.
DLH Palangka Raya, lanjut Bowo, sudah mengupayakan kepada pihak Kemen LHK Pusat agar perbaikan alat ukur ISPU tersebut bisa segera dilakukan. Mengingat saat ini Palangka Raya mulai memasuki musim kemarau dan asap mulai tercium.
“Sudah kita ajukan untuk segera dilakukan perbaikan, namun masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak pusat. Dampaknya ya tentu saja sampai sekarang kita belum mendapatkan data yang valid. Displai ISPU di Bundaran Besar juga tidak berfungsi karenanya,” bebernya.
Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan akan segera melakukan komunikasi bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengenai kerusakan alat ukur ISPU tersebut. Namun, ia mengimbau agar masyarakat tak perlu risau karena selain milik Kemen LHK, BNPB juga memiliki alat ukur tersendiri yang siap sedia memantau kualitas udara Kota Palangka Raya, terutama di musim kemarau yang rawan akan bencana asap.
Hal yang sama juga terjadi untuk alat ukur milik BMKG Palangka Raya. Sejauh ini tidak beroperasi. “Untuk PM 10 kami sedang maintenance pak,” ucap Kepala BMKG Palangka Raya Catur saat dikonfirmasi.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Andjar Hari Purnomo mengatakan sampai saat ini belum ada laporan mengenai warga yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) karena dampak Karhutla.
“Belum ada. Kita doakan tidak ada yang terkena penyakit ISPA,” ujarnya, Rabu.
Perlu Dukungan Masyarakat
Plt Kepala BPBD Kota Palangka Raya Supriyanto mengatakan pihaknya bersama dengan Tim Satgas Karhutla Kota Palangka Raya tengah melakukan tindak penanganan terhadap sejumlah titik api yang mulai terlihat.
“Sejak Maret hingga 14 Juli telah kita tangani 37 kejadian bencana Karhutla, dengan total yang terdampak seluas 42 hektare. Titik rawan Karhutla kita berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya, Sebangau dan Bukit Batu,” tutur Supriyanto, Selasa (16/7).
Untuk penanganan dan antisipasi, kata Supriyanto, BPBD Kota telah melakukan simulasi, apel kesiapsiagaan hingga melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat. Dua kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng di Kecamatan Jekan Raya dan Kelurahan Langkai di Kecamatan Pahandut, telah menjadi sasaran untuk sosialisasi pencegahan Karhutla.
“Sejauh ini kendala kita di lapangan dalam penanganan Karhutla adalah masih terbatasnya ketersediaan alat. Namun, kita terus berkoordinasi bersama dinas lain, yang memiliki alat yang bisa membantu pekerjaan di lapangan seperti Dinas Damkar maupun TNI/Polri. Kita juga sudah ajukan penambahan alat ke BNPB Pusat dan kepada Wali Kota untuk mengupayakan penambahan alat bantu di anggaran perubahan tahun ini,” jelasnya.
Satu hal yang dirasakan penting, tambah Supriyanto, adalah kesadaran masyarakat dalam membantu mengantisipasi dini Karhutla. Ia mencontohkan masyarakat di Kelurahan Petuk Katimpun, yang menjadi salah satu kawasan tangguh bencana Palangka Raya. Masyarakat di sana pada saat menemukan titik api, langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan cepat.
“Jika pemerintah berdiri sendiri, tentu Karhutla ini akan sangat sulit diberantas. Diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk membantu mengatasinya. Jangan membakar lahan secara sembarangan. Jika temukan titik api yang masih mampu diatasi, segera padamkan dan jangan tunggu hingga membesar. Atau jika memang membutuhkan bantuan tim BPBD, bisa gunakan aplikasi LAPOR! atau langsung kepada Pusdalops PB BPBD Kota Palangka Raya,” tutupnya. fwa/rgb
