JAKARTA/TAbengan.com – Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK memetakan lagi area rawan korupsi di Indonesia. Pada kategori pemerintah daerah, Pemprov Riau tercatat pada posisi bawah.
“Indeks tertinggi dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Indeks terendah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau,” kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (1/10).
“Tujuan survei untuk identifikasi area rentan korupsi dan indikator keberhasilan pencegahan korupsi,” imbuhnya.
Untuk pemprov yang disurvei KPK tidak terhadap seluruhnya di Indonesia, tetapi hanya pada 20 pemprov. Selain untuk Pemprov, survei ini juga diarahkan KPK terhadap 6 kementerian/lembaga.
Survei dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.
Responden yang diwawancara terdiri dari internal responden dan eksternal responden. Dari internal disebutkan responden yang masa kerjanya minimal 1 tahun dan memberikan pelayanan dalam unit yang disampel, sedangkan dari eksternal adalah responden yang memiliki pengalaman dilayani unit yang disampel minimal 1 kali dalam 12 bulan terakhir serta tidak menggunakan jasa biro atau calo.
Hasil survei itu ditampilkan KPK dengan skala 0-100. Semakin tinggi angka indeksnya maka menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeksnya rendah maka menunjukkan tingkat integritas yang lebih buruk atau lebih rawan terjadi korupsi.
Berikut hasil survei tersebut untuk 20 Pemprov dan 6 Kementerian/Lembaga yakni untuk Kategori Pemprov, – Pemprov Jawa Tengah: 78,26, – Pemprov Jawa Timur: 74,96, – Pemprov Sumatera Barat: 74,63, – Pemprov Gorontalo: 73,85, – Pemprov Kepulauan Riau: 73,34, – Pemprov Nusa Tenggara Barat: 73,13,- Pemprov Jawa Barat: 72,97.
Selanjutnya – Pemprov Kalimantan Selatan: 68,76,- Pemprov DKI Jakarta: 68,45,- Pemprov NTT: 67,65, – Pemprov KalimantanTimur: 67,55,- Pemprov Bengkulu: 66,47,- Pemprov Sumatera Utara: 66,13,- Pemprov Kalimantan Tengah: 66, – Pemprov Banten: 65,88,- Pemprov Aceh: 64,24,- Pemprov Jambi: 63,87,- Pemprov Sulawesi Selatan: 63,85 dan – Pemprov Riau: 62,33.
Kategori Kementerian/Lembaga yakni – Kementerian Kesehatan: 74,75, – Kemenkeu (Dirjen Bea Cukai): 70,2, – Kementerian Perhubungan: 66,99, – Badan Pertahanan Nasional: 64,67 dan Mahkamah Agung: 61,11
Untuk Pemprov Sulawesi Tengah dan Polri disebut KPK tidak dapat ditampilkan datanya. Sebab, kecukupan sampel untuk 2 institusi itu tidak terpenuhi. d-com
