PALANGKA RAYA/tabengan.com – Minimnya jaringan listrik/penerangan di wilayah pelosok kerap menjadi keluhan masyarakat. Jajaran DPRD Kalteng sendiri juga seringkali menerima aspirasi serta usulan, terkait dibangunnya jaringan listrik dalam suatu kawasan pedesaan.
Persoalan itu sendiri, mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kalteng H Abdul Razak. Terkait itu pihaknya mengaku prihatin, terhadap minimnya sarana yang dianggap cukup vital tersebut. “Kalteng ini kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) seperti batu bara, namun masih saja ada daerah yang belum teraliri listrik,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Terkait itu Razak berharap agar hal ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah, bahkan menjadi pekerjaan rumah untuk segera ditindaklanjuti. Intinya seluruh aspek mesti mendapat perhatian, sebut saja seperti infrastruktur jalan yang juga menjadi sarana pendukung untuk jaringan listrik ke pelosok.
“Ini wajib menjadi perhatian bersama, dimana masih ada daerah kita yang belum teraliri listrik,” ujar wakil rakyat dari Dapil III yang meliputi Kobar, Lamandau dan Sukamara tersebut. Razak juga mengakui masih banyak persoalan yang dihadapi, untuk memenuhi optimalisasi eneergi listrik ke lingkup masyarakat.
Politisi senior Partai Golkar itu juga menegaskan, tidak hanya soal menyiapkan sumber energi listrik dalam memenuhi kebutuhan saja, namun juga perlu dipikirkan sarana tersebut bisa dirasakan serta dijangkau seluruh masyarakat di Kalteng. Terkait itu memang diakui jelas masih ada kendala dan kesulitan, namun diharapkan Pemprov bersama Pemkab bisa saling koordinasi.
Yang terpenting wajib ada upaya agar kendala yang ada, tidak menjadi beban bagi pemerintah. “Pemkab pastinya sudah ada program prioritas yang juga tidak jauh berbeda dengan provinsi. Sebut saja seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan,” jelas pria murah senyum tersebut.
Namun secara keseluruhan, pemenuhan listrik merupakan program vital bahkan sangat penting bagi hajat hidup orang banyak. Artinya perlu mendapat tindaklanjut serta perhatian yang prioritas dari pemerintah daerah. drn
