PALANGKA RAYA/tabengan.com – Selama 74 tahun Indonesia merdeka, kesenjangan masih dirasakan oleh masyarakat Suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Padahal, Kalimantan memberikan kontribusi sangat besar bagi negeri ini. Kesenjangan terasa karena pejabat di tingkat pusat tak ada satu pun yang berasal dari Kalimantan, khususnya Suku Dayak.
Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjadi momen pembuktian bahwa pemerataan benar-benar dilakukan. Aksi menuntut pejabat di tingkat pusat, khususnya jabatan menteri ini disuarakan Gerakan Dayak Nasional (GDN), Kamis (17/10), di Betang Hapakat. Ada 7 agenda yang disampaikan GDN dalam orasinya pada silaturahmi masyarakat Dayak nasional tahap pertama ini.
Ketua Panitia GDN Yuandria menegaskan, kegiatan yang dilakukan dalam agenda GDN ini menjadi sebuah silaturahmi, semangat dan komitmen dalam NKRI yang mendukung sepenuhnya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Negara harus tetap kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Tujuan dari kegiatan ini semata bentuk silaturahmi seluruh masyarakat Dayak, meskipun yang datang hanya berjumlah 30 persen. Ibarat sapu, Dayak yang berasal dari berbagai daerah merupakan lidi kecil. Mari bersama, lidi-lidi kecil itu disatukan sehingga menjadi kekuatan besar. Kekuatan besar ini ditujukan dalam menjaga keamanan dari berbagai hal yang mengancam NKRi,” kata Yuandrias, ketika menyampaikan orasinya.
Sementara itu, Koordinator GDN Nicodemus menyampaikan, masyarakat Dayak menuntut kesetaraan. Banyak hal yang belum dibahas demi kepentingan masyarakat Dayak, padahal negara ini sudah 74 tahun merdeka. Jangankan untuk menjadi menteri, pejabat eselon I di kementerian saja sulit. Mari berjuang bersama karena masyarakat Dayak diyakini mampu bersaing dengan suku lain yang ada di Indonesia ini.
Nicodemus menyebut ada begitu banyak putra daerah yang dimiliki Suku Dayak. Kekuatan besar yang dimiliki Suku Dayak mampu menciptakan arus besar. Sebagai Suku Dayak harus bangga, mampu, dan yakin dengan potensi yang ada di dalam diri pribadi masing-masing. Cukup banyak aturan yang mematikan bagi Suku Dayak, ini harus untuk dapat dikritisi.
Sementara, Sekretaris Panitia Danes Jaya Negara membacakan beberapa hal yang menjadi pernyataan GDN. Di antaranya mengutuk dan menetang keras kehadiran paham radikalisme, dan terorisme di tanah Dayak. Mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang sah.
“Menuntut pemberlakuan yang setara dan adil, serta diberikan kesempatan dan peluang bagi putra-putri terbaik Dayak untuk menduduki jabatan menteri, Dirjen, duta besar, Komisaris BUMN, Jaksa Agung, dan jabatan lain yang setingkat di pemerintah pusat,” kata Danes, saat membacakan pernyataan GDN.
Menuntut pemerintah, ungkap Danes, memberi kemudahan dengan skema khusus untuk memperoleh status hak pengelolaan SDA. Lahan yang digarap secara ilegal atau tanpa HGU oleh investor, harus dikembalikan sepenuhnya bagi masyarakat Dayak.
Pemerintah dan DPR RI diminta dapat segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi UU. Pemerintah juga diminta meninjau beberapa peraturan yang kurang berpihak terhadap masyarakat hukum adat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengapresiasi apa yang dituntut oleh masyarakat Dayak melalui forum GDN. Dia mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan masyarakat Dayak. Apa yang dituntut ini akan disampaikan ke pemerintah pusat, sebab kenyataan yang terjadi memang demikian adanya.
“Di kementerian, dirjen dan jabatan-jabatan direktur di pemerintahan itu harus ada orang Dayak. Makanya saya mendukung apa yang disampaikan dalam aspirasi tersebut. Kontribusi Kalimantan terhadap peningkatan ekonomi secara nasional dapat dikatakan cukup besar. Sehingga sangat wajar masyarakat Dayak meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan pembangunan di segala bidang termasuk soal kesejahteraan,” kata Sugianto.ded
